Politisi PKS, Salmizi Minta Pemkab Lingga Tinjau Ulang Rencana Pemberhentian PTT dan THL

- Jurnalis

Minggu, 6 Juni 2021 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGGA – Politisi PKS Salmizi berharap Pemkab Lingga meninjau kembali rencana pemberhentian atau merumahkan PTT dan THL Pemkab Lingga.

“Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan. Walaupun utk melakukan rotasi, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan merupakan hak kepala daerah, namun ini juga perlu pertimbangan yang matang terhadap dampak sosial dimasyarakat kita,” kata Salmizi.

Dia mengatakan masa Pilkada telah usai, kita sudah sama-sama melewati pesta demokrasi dengan aman dan sukses serta menitipkan kabupaten ini kepada bupati terpilih agar dapat bekerja dengan baik. 

“Kepala daerah terpilih adalah kepala daerah kita semua, sah secara undang-undang. Bahkan sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah melakukan kritikan sedikitpun, berharap memberikan ruang kepada kepala daerah terpilih untuk melaksanakan visi misi dan program mereka,” kata Salmizi.

Baca Juga :  Diduga Curang Pilkades Kudung, Toni Gafar Lapor Ke Kejaksaan Lingga

Menurutnya bupati perlu memberikan penjelasan yang transparan, jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri bahwa ini merupakan pembenaran adanya unsur politik, urusan dukung mendukung di Pilkada yang lalu.

“Ini tidak baik bagi roda pemerintahan kedepan dan juga menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di Kabupaten Lingga. Kalau kaitannya dengan anggaran, maka pemerintah daerah harus duduk bersama dengan DPRD dimana tugas mereka dalam urusan budgeting dan controling, agar dapat mencari solusi penganggarannya,” tambah Salmizi.

DPRD tidak boleh diam, harus terlibat

Baca Juga :  APBD-P 2021 Disahkan Rp974 Miliar, Ketua DPRD Lingga: Semoga Bermanfaat

Menurutnya, Amanah UU 23 tahun 2014 harus dipahami, bahwa unsur pemenrintahan daerah itu adalah Kepala daerah dan DPRD. Artinya setiap kebijakan perlu sinergitas antara kepala daerah dan DPRD. Pastilah ada solusi, jangan biarkan isu ini berkembang semakin memanas, sekali lagi ini tidak baik bagi iklim demokrasi.

“PTT dan THL tersebut bukan cari kaya, cuma numpang makan, numpang hidup dengan APBD, apalagi dalam kondisi pandemi covid 19 saat ini yang serba sulit. Kasian anak istri mereka, cobalah gunakan hati nurani. Kebijakan yang baik, akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang baik pula,” tutup Salmizi.**

(Ari)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ipda.Vicky Satria Irawan, SH,MH, Rayakan Ulang Tahun ke-34 di Polsek Siantan
Sinergitas TNI-Polri, Kapolres Karimun Silaturahmi Dengan Danlanal Karimun
LMB Nusantara Batam Gelar Rapat Pematangan Pengurus Kota Batam
Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Batam Amankan Speedboat SB.JJ Indah 2 di Perairan Tanjung Uban
Penataan Parkir di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Semrawut, Terkesan Dipaksakan
Polda Kepri Gelar Sosialisasi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Terbaru 2025
Kata Halaman Hadirkan Ruang Baca dan Mewarnai Gratis Setiap Akhir Pekan di Tanjungpinang
Kapolri Mutasi Sejumlah PJU Polda Kepri, AKBP Yunita Stevani Jabat Kapolres Karimun

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 15:54 WIB

Ipda.Vicky Satria Irawan, SH,MH, Rayakan Ulang Tahun ke-34 di Polsek Siantan

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:05 WIB

Sinergitas TNI-Polri, Kapolres Karimun Silaturahmi Dengan Danlanal Karimun

Senin, 12 Januari 2026 - 10:48 WIB

LMB Nusantara Batam Gelar Rapat Pematangan Pengurus Kota Batam

Jumat, 9 Januari 2026 - 13:58 WIB

Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Batam Amankan Speedboat SB.JJ Indah 2 di Perairan Tanjung Uban

Minggu, 4 Januari 2026 - 14:30 WIB

Penataan Parkir di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Semrawut, Terkesan Dipaksakan

Berita Terbaru