Natuna – Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, beserta anggota menerima audiensi bersama Aliansi Mahasiswa Natuna atas aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Audiensi berlangsung di ruang rapat kantor DPRD, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur,Kabupaten Natuna,Kepri, Kamis (8/09/2022) pagi.
Kehadiran ratusan Mahasiswa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA) STAI Natuna dan Beberapa organisasi Internal kampus.
Adapun aksi penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut memiliki 3 poin yaitu.
1. Mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk Menolak Kenaikan Harga BBM karena jelas berdampak buruk bagi masyarakat, Maka dengan ini kami menuntut dan mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk Mengoptimalkan harga BBM mengingat Natuna Penghasil minyak terbesar di Provinsi Kepulauan Riau untuk Indonesia.
2. Menuntut pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk memberikan solusi terbaik jika kebijakan naiknya harga BBM ini tetap berlanjut.
3. Mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten natuna untuk memberikan bantuan subsidi khusus untuk masyarakat Natuna.
Anggota Komisi lll, DPRD Natuna Junaidi, dari fraksi Hanura, dalam penyampaian nya mengatakan, apa yang di sampaikan oleh rekan- rekan Aliansi Mahasiswa Natuna, menyuarakan aspirasi nya atas apa yang di rasakan, saya rasa secara hati nurani.
Secara pribadi perorangan siapapun itu yang tidak akan menerima dengan keputusan yang berlaku oleh pemerintah pusat, dan kita tau dampak dari kenaikan BBM ini, tentu menjadi dampak yang luar biasa atas kenaikan-kenaikan harga semua.
“Yang kita sayangkan kepada pemerintah pusat dengan kenaikan harga BBM ini, tidak di imbangi dengan kenaikan upah minimum kerja UMR. Itu yang kita sayangkan,” kata Junaidi.
Bahkan la tertarik dengan apa yang di sampaikan rekan mahasiswa,dimana kabupaten Natuna selaku kabupaten penghasil migas terbesar di indonesia.
Ia pun berharap apakah ada cara atau celah pemerintah daerah untuk meminta perlakuan khusus, ataupun harga khusus terutama kabupaten Natuna sebagai daerah penghasil migas.
“Terlepas apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, sulit untuk kita merubah keputusan kita bersama namun ada upaya-upaya seperti ini salah satu cara atau wadah. Natuna juga turut mendukung atas aksi-aksi lebih besar di luar kabupaten Natuna, dengan adanya aksi ini penolakan dan kenaikan harga BBM ini,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar mengatakan, akan mencarikan solusi terbaik atas tuntutan para mahasiswa. Ia menyebut jika harga BBM Subsidi tidak bisa diturunkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah, namun akan menyiapkan anggaran guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
“Ini akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan anggaran APBD-P tahun 2022 dan APBD murni 2023,” ucap Amhar.
Daeng Amhar selaku pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD Natuna dan di dampingi Wakil Ketua l, Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil Ketua ll, Jarmin Sidik, sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana pada saat melakukan unjuk rasa tidak berbuat anarkis.
“Tentu kita disini semua sepakat dan mendukung hal ini,” ujar Amhar.**
