“Provinsi Kepri sebesar Rp2.039.202.234.000, Kabupaten Natuna Rp722.412.204.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp627.693.152.000, Kabupaten Karimun Rp679.798.123.000, Kota Batam Rp963.792.007.000, Kota Tanjungpinang Rp634.967.698.000, Kabupaten Lingga Rp673.828.938.000, dan Kabupaten Bintan Rp729.865.873.000,”
Liputankepri.com,Batam – Gubernur H Nurdin Basirun mengajak jajaran pemerintah di Kepulauan Riau bekerja dengan optimisme yang tinggi sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo. Dengan optimisme yang tinggi, sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin siap menghadapi tantangan ke depan.
”Kita dipesan untuk bersinergi, bahu membahu dan bekerja penuh optimisme untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Nurdin usai menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).
Saat menyerahkan DIPA, Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tahun 2017, Kepri mendapatkan DIPA sebesar Rp7.071.530.229.000 (tujuh triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Jumlah itu bersumber dari beberapa item seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dana desa dan dana insentif daerah yang hanya diterima Kabupaten Bintan.Sementara, untuk Kota Batam dan Tanjungpinang, tidak mendapatkan alokasi dana desa.
Adapun rincian alokasi dana transfer tersebut yaitu, untuk Provinsi Kepri sebesar Rp2.039.202.234.000, Kabupaten Natuna Rp722.412.204.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp627.693.152.000, Kabupaten Karimun Rp679.798.123.000, Kota Batam Rp963.792.007.000, Kota Tanjungpinang Rp634.967.698.000, Kabupaten Lingga Rp673.828.938.000, dan Kabupaten Bintan Rp729.865.873.000.
Menurut Gubernur, pemerintah ingin dana yang ditransfer ke daerah ini bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan pemanfaatan APBD, juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
” Makanya kita ingin pemanfaatan ya secepat mungkin. Biar sejak awal tahun masyarakat sudah merasakannya,” kata Nurdin.
Apalagi, kata Nurdin, Presiden menginginkan agar semuanya bergerak lebih cepat. Pihaknya pun pekan depan akan menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal serta dengan Bupati/Walikota.”Supaya pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata Nurdin.
Sehari sebelum menerima DIPA, Nurdin mengumpulkan seluruh Kepala SKPD Pemprov Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan pada tahun anggaran 2017. Karena Nurdin ingin Program-program itu harus sesuai dengan visi gubernur dan RPJMD yang telah ditetapkan.
”Skala prioritas pembangunannya harus jelas. Semuanya harus untuk kebaikan masyarakat. Terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Nurdin.
Gubernur juga berpesan agar kepala SKPD untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.” Yang paling penting programnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Nurdin.
Dalam kesempatan itu, kata Nurdin, Presiden menekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah.”kita di Kepri juga perlu peran swasta yang bisa membuat nilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja,” kata Nurdin.
Karena uang negara, APBN dan APBD cuma berperan 20 persen untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara swasta berperan 80 persen. “Kita dukung peran swasta dengan selalu menjadikan Kepri daerah yang damai dan nyaman,” kata Nurdin.(MB/humaskepri)
