Labuan Bajo – Nama adik kandung orang nomor satu di Kabupaten Manggarai Barat yang berinisial FH Ikut diseret atas diduga sebagai dalang mafia sewa-menyewa perusahaan dalam proses tender proyek.
Hal ini disampaikan Lorens Logam selaku aktivis pasca melakukan pengaduan tertulis di Kantor Kejaksaan Manggarai Barat, Kamis (16/2/2023).
Logam menjelaskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi pada program kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Wae Kaca I Tahun Anggaran 2021, kini disikapi secara hukum.
Aktivis Lorens Logam yang kapasitas sebagai pelapor, melaporkan sejumlah pihak – pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut.
Diantaranya mantan Kadis PU Mabar, Penjabat Pembuat Komitmen yang menangani kontrak pekerjaan tersebut. Selain itu pihak yang dilaporkan Direktur CV. Duta Teknik Mandiri (selaku pelaksana,) Direktur PT. Dwipa Mitra Konsultan (selaku Konsultan Pengawas). Kepada Media ini, Lorens Logam memaparkan kronologi kasus dugaan Tipikor, Kamis(16/2/2023).
“Pada Tahun Anggaran 2021 bulan Juni, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Manggarai Barat mengumumkan CV. Duta Teknik Mandiri sebagai pemenang tender proyek Rekonstruksi Irigasi D.I Wae Kaca I, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, ” Ungkap Lorens.
Selanjutnya, Kata Lorens, pada bulan juni 2021, PPK dan Pihak Penyedia Jasa melakukan tanda tangan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan nilai kontrak Rp. 785.477.233,75.
“Pihak penyedia jasa (CV. Duta Teknik Mandiri) dan konsultan pengawas (PT. Dwipa Mitra Konsultan) melaksanakan kontrak,” tuturnya.
Dikatakan, dalam pelaksanaannya,seluruh item kontrak pekerjaan dialihkan atau di subkontrak ke pemborong inisial FH yang merupakan adik kandung Bupati Manggarai Barat. Selain dugaan pengalihan kontrak, kata Lorens, disinyalir ada praktik sewa menyewa Perusahaan dalam proses tender. FH, diduga menggunakan Perusahaan CV. Duta Teknik Mandiri pada saat tender proyek.
Berdasarkan hasil investigasi, masyarakat mengakui bahwa pekerjaan itu diduga milik adik kandung Bupati Mabar. Hal ini berangkat dari peran sentral FH dalam melaksanakan proyek. Mulai dari rekrutmen tenaga kerja, pengadaan material hingga tahap pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, mereka menggunakan Pasir Laut untuk semua item pekerjaan dalam kontrak.
Pada saat pekerjaan rampung 90%, terjadi penolakan dari masyarakat setempat. Adapun penolakan tersebut karena keberatan dengan komposisi material yang digunakan. Setelah mendapat penolakan dari masyarakat, media mempublikasikan persoalan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 melalui salah satu media online, yakni faktahukumntt.com hingga mendapat atensi dari dinas teknis (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Manggarai Barat.
Tanggal 6 September 2021, Dinas Pekerjaan Umum mengutus tim teknis ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pembongkaran semua segmen pekerjaan yang menggunakan Pasir Laut.
Hal itu dilakukan berdasarkan perintah Kepala Dinas karena material yang digunakan tidak sesuai spek dan melanggar kontrak.Dan pada akhirnya Proyek Irigasi Mengunakan Pasir Laut tersebut dibongkar.
“Saya ke lokasi tanggal 8 Agustus 2021, saya melakukan monitoring dan merekap semua pekerjaan yang menggunakan material tidak sesuai spek. Fakta di Lapangan saat itu, dari St 0 – St A, seluruh pekerjaan menggunakan komposisi material yang diduga tidak sesuai spek, “ungkap Logam sapaan akrabnya.
Berkaitan dengan pembongkaran yang dilakukan Dinas bersama kontraktor hanya beberapa meter saja, sisanya tetap menggunakan material Pasir Laut.
Akibat dari penggunaan material yang tidak sesuai standar teknis ini, fungsi irigasi Wae Kaca I tidak berjalan maksimal. Volume atau debit air berkurang, berbeda dengan sebelumnya.
Selain itu, kondisi saluran irigasi juga sudah mengalami kerusakan dan berpotensi mengancam pendistribusian air ke sawah.
Menurut Logam, diduga kuat KPA dan PA membayar pekerjaan tersebut secara tahu dan mau. Pengguna Anggaran dan stakeholder sudah melakukan inspeksi ke lokasi, bahkan penegasan terhadap jenis material pasir yang digunakan sudah dipastikan tidak sesuai RAB namun pada akhirnya tetap dibayar sesuai kontrak.
Logam menjelaskan management mutu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu/SMM).
Manajemen Mutu itu sendiri merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
Peran Sistem Manajemen Mutu dalam kerangka ini antara lain seperti menentukan masukan berupa spesifikasi material yang sesuai, membuat perencanaan dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan agar mencapai sasaran.
Kebijakan mutu di atas ditentukan berdasarkan empat jenis kegiatan dalam manajemen mutu, antara lain :
Pertama, perencanaan Mutu (Quality Plan), bagian dari manajemen yang difokuskan pada penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu. Lingkup perencanaan mutu seperti pemilihan material yang tepat, pelatihan mutu dan perencanaan proses kerja. Menetapkan rencana mutu merupakan bagian dari perencanaan mutu.
Kedua, penjaminan Mutu (Quality Assurance), bagian dari manajemen yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu telah dipenuhi. Proyek pemerintah menggunakan dokumen Rencana Mutu Kontrak sebagai alat penjamin mutu yang digunakan oleh penyedia jasa.
Ketiga, pengendalian Mutu (Quality Control), Bagian dari manajemen mutu difokuskan pada pemenuhan persyaratan seperti monitoring, mengurangi permasalahan dan penyimpangan yang teridentifikasi.
Keempat, perbaikan Mutu (Quality Improvement), bagian dari manajemen mutu difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu. Persyaratan dapat dikaitkan pada aspek apapun seperti keefektifan, efisiensi atau ketertelusuran.
Pengendalian Mutu dan Pengawasan Proyek Konstruksi Tercapai atau tidaknya tujuan suatu proyek ditentukan oleh peran pengendalian dan pengawasan. Proyek yang sedang berlangsung pasti mengalami sedikit banyak penyimpangan dari rencana yang telah disepakati sehingga perlu adanya pengendalian dan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Banyak penyimpangan dari rencana yang telah disepakati sehingga perlu adanya pengendalian dan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Masukan langsung bagi pengendalian mutu adalah keluaran dari penjaminan mutu antara lain :
1) Dokumen Kontrak
2) Spesifikasi Teknis (Technical Specification)
3) Gambar Kerja/Gambar Konstruksi (Shop Drawing)
4) Rencana Mutu Kontrak
5) Dokumen Administrasi Lainnya.
“Inikan sudah jelas semua teknis yang menjadi pedoman agar mutu pekerjaan yang dihasilkan terjaga. Namun Pengguna Anggaran (PPK) dan pihak-pihak yang Berkontrak mengabaikan semua regulasi yang telah ditetapkan,” Tegas Logam.
Maka dari itu, kita sikapi secara hukum. Penjarakan semua hama-hama yang merampas uang negara dan merampas kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu FH maupun pihak Kejaksaan sejauh ini belum bisa diminta keterangan atas perolehan tesebut hingga berita ini diterbitkan.**
Reporter: Kordian
