Pekanbaru, liputankepri.com – Dalam upaya menggali perkembangan sektor perpajakan, Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bersama dinas terkait melakukan diskusi ke PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Rumbai, Kota Pekanbaru, Kamis (22/05/2025).
Pertemuan ini membahas kontribusi PT. PHR terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis, dan berlangsung di ruang rapat PT. PHR.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, menyampaikan apresiasinya atas sambutan dari PT. PHR. Ia menegaskan pentingnya konsultasi ini dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui kontribusi pajak dari sektor industri.
Ketua Komisi III, Sanusi, menambahkan bahwa pertemuan ini bertujuan mendalami potensi dan langkah-langkah yang dapat mendorong potensi PAD dari Mitra Kerja WK (Wilayah Kerja) Rokan dalam kepatuhan membayar objek pajak dan retribusi daerah khususnya perusahaan yang bermitra dengan PHR di wilayah Kab. Bengkalis.
“Apresiasi kami dari komisi III untuk PHR yang sudah menerima kami untuk berdiskusi. DPRD Bengkalis ingin bersama sama bersinergi dengan PHR dalam hal turut mendorong mitra kerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkalis. Masih ada ditemukan beberapa mitra kerja PHR yang yang enggan memasang plang nama perusahaan, menggunakan plat non BM, CSR yang masih belum maksimal, Izin berusaha dll, yang berdampak pada kurang nya pendapatan asli daerah”. Tegas Sanusi.
Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bappenda Bengkalis, Yuni Harmonisari, menjelaskan bahwa kerja sama dengan PT. PHR telah berjalan baik. Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Perwakilan dari PT. Pertamina Jakarta Pusat, Saka, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung jika ada imbauan atau edaran dari pemerintah terkait kepatuhan pajak. “Benar apa yang dikatakan Pak Sanusi, kalau beroperasi di sini, seharusnya pajak juga dibayarkan di sini,” ujarnya.
Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, menyoroti kondisi lapangan setelah kegiatan subkontraktor PHR, khususnya terkait kebersihan pasca pekerjaan di wilayah Duri. Ia meminta perhatian PHR agar aktivitas perusahaan tidak mengganggu masyarakat.
“Kami mengapresiasi program-program PHR. Namun, kami berharap program tersebut bisa bersinergi dalam membangun perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD,” lanjutnya.
Rudi Arief, Manager External Communication & Stakeholder Relations PT. PHR, menyatakan bahwa seluruh kegiatan perusahaan dilengkapi dengan NPWP. Ia juga menyampaikan sejumlah program kerja sama seperti dengan Politeknik Negeri Bengkalis, pengembangan UMKM, program bank sampah, penanganan stunting, dan pemberian beasiswa.
Sekretaris Komisi III, Adihan, menyarankan pembentukan tim pendataan kebutuhan PHR agar komunikasi dan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan PHR lebih optimal, khususnya dalam pemanfaatan ruas jalan operasional.
Sementara itu, Rahmad, Wakil Ketua Komisi III lainnya, menekankan pentingnya perhatian terhadap peluang kerja bagi masyarakat dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat, terutama dalam lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Anggota Komisi III, Rosmawati Sinambela, menyampaikan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, dan berharap PHR dapat membantu perbaikannya.
Menutup pertemuan, Rudi kembali menegaskan komitmen PHR dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis melalui pembayaran pajak dan perbaikan infrastruktur. “Separuh dari PAD Kabupaten Bengkalis berasal dari pajak PT. PHR. Kami juga akan memperbaiki jalan yang rusak tanpa menunggu permintaan dari pemerintah atau masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, jika terjadi kecurangan dalam penerimaan tenaga kerja, masyarakat diimbau segera melapor ke Dinas Tenaga Kerja, karena PHR hanya memiliki kewenangan untuk memberikan teguran.(Safrizal)
