Labuan Bajo –Â Ketua Komisi lll dari Fraksi PAN mendesak Pemda Mabar agar tertibkan perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hulu sungai Kali Wae Mese yang terletak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi lll usai melakukan monitoring di lokasi SPAM Wae Mese, Jumat (10/3/2023).
“Saya sudah cek ke lokasi soal kegiatan tambang itu, kita desak pemerintah untuk segera dihentikan, ” ungkap Ino Peni.
Karena bagaimana pun, mau sedikit atau banyak, mau ambil di pinggir atau ditengah, ketika itu terjadi operasi penambangan yang menggunakan mesin yang berisi solar, oli dan sebagainya.
“Sedikit banyak dia pasti mengalir ke SPAM yang ada disini. Apalagi air minum ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, kami minta pemerintah untuk segera mengevaluasi ijin yang beroperasi di sana, bila perlu dicabut itu ijinnya,” ujarnya.
Ketua Komisi lll dari Fraksi PAN menginginkan supaya tidak boleh ada ijin tambang yang beroperasi sekitar daerah aliran sungai ke spam wae mese agar tidak mengganggu masyarakat labuan bajo yang menikmati air minum yang bersumber dari SPAM Wae Mese.
“Jadi sekarang saya baru cek dipusat pengolahan air ini. Ini butuh waktu lama memang untuk memperbaikinya dan membuat air ini bersih kembali. Tetapi berdasarkan penjelasan beberapa staf yang bekerja disini untuk menguras ulang ini bak-bak,” tegasnya.
Ino Peni berharap, semoga malamnya nanti SPAM ini bisa berproduksi lagi dengan memaksimalkan teknologi yang ada agar airnya bisa mengalir kembali ke masyarakat labuan bajo.
“Karna ketika satu dua menit air tidak berjalan, maka menimbulkan persoalan yang luar biasa bagi konsumen. Karna itu, pihak PDAM dengan dukungan masyarakat agar selalu menjaga daerah hulu yang mengalir air ke SPAM demi masa depan kita semua, demi masa depan masyarakat labuan bajo,” harapnya.
Kendati demikian, dari hasil monitoring saya di lokasi bahwa aktivitas penambangan tersebut baik sudah kantongi ijin atau tidak, harusnya dinas terkait segera ambil tindakan untuk mengamankan daerah aliran sungai yang menuju SPAM ini untuk clear dari persoalan-persoalan tambang yang berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap air minum yang dibutuhkan begitu banyak manusia di labuan bajo.
“Saya tidak ingin menduga-duga apakah proses pemberian ijin ini sudah benar atau tidak, bagi kami sebagai anggota DPRD mendorong pemerintah untuk segera menertibkan perusahaan tambang yang beroperasi disekitar daerah aliran sungai supaya suplai air minum ke Labuan Bajo dalam rangka menyambut Asean Summit yang akan datang tidak terganggu.
“Karena itu, apapun tindakan dan apa pun prosesnya tentu pemerintah melalui dinas teknis bisa melakukan untuk segera menertibkan perusahaan yang beroperasi di daerah hulu,” imbuhnya.**
Reporter: Kordian
Editor: Ura
