BPK RI Rekomendasikan 10 Temuan Laporan Keuangan Pemrov Kepri Tahun 2020

- Jurnalis

Kamis, 24 Juni 2021 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJUNGPINANG Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2020, Rabu (23/6).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kepri Dr Afrizal Dahlan dalam paripurna Laporan Akhir Banggar DPRD Kepri terhadap hasil LHP BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Kepri T.A 2020 di DPRD Kepri Dompak.

“Kita harapkan rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri T.A 2020 segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Afrizal Dahlan.

Dikatakan Afrizal Dahlan, tindak lanjut terhadap LHP BPK RI tersebut paling lambat 60 hari setelah rekomendasi diterima yakni 20 Mei 2021 lalu.

Baca Juga :  DPRD Kepri Apresiasi Pujakesuma Kota Batam

“Untuk itu, kami meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi ini sebelum 22 Juli mendatang,” ujar Dr Afrizal Dahlan.

Menurut Afrizal Dahlan, sebelumnya pemerintah Provinsi Kepri telah mendapatkan 11 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Namun, selain itu pemerintah Provinsi Kepri juga mendapatkan 10 temuan BPK terhadap  laporan keuangan tahun 2020 beserta rekomendasi dari BPK RI terkait kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri yang belum optimal,” ujar Afrizal.

Baca Juga :  Amsakar Serahkan LKPD Tahun 2021 ke BPK RI

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan menyelesaikan 56 rencana aksi dalam rekomendasi BPK RI tersebut.

“Yang mana, dari 56  rencana aksi tersebut, hingg saat ini pemerintah Provinsi Kepri baru  26 rencana aksi rekomendasi yang telah berjalan dan 30 rencana aksi lainnya belum berjalan,” kata Afrizal.

Untuk itu, Afrizal mengharapkan agar pemerintah Provinsi Kepri mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mempercepat penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI tersebut guna pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.**

(Red/Diskominfo)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pengurus Warga Agam Kabupaten Karimun 2023-2026 Dibubarkan, Bentuk Pengurus Baru
Solidaritas Nelayan Pesisir Teluk Paku Pertanyakan Legalitas Penimbunan Jetty PT KIC
Hari Nelayan Nasional, Polsek Kundur Bersama KSOP Salurkan Life Jacket kepada Nelayan
TNI AL Gagalkan Upaya Pencurian Batu Granit di Perairan Selat Gelam, Karimun
Ditjen Imigrasi Copot Kakanim Batam Buntut Kasus Pungli Wisatawan Asing di Pelabuhan
Satresnarkoba Polres Karimun Ungkap 14 Kasus serta Musnahkan 558,7 Gram Sabu
Ditjen Imigrasi Kepri Akui Oknum Pegawai Imigrasi Batam Terlibat Dalam Kasus Pemerasan WNA
Bea Cukai Batam Amankan 1,12 Juta Batang Rokok Ilegal di Pulau Panjang

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 11:59 WIB

Pengurus Warga Agam Kabupaten Karimun 2023-2026 Dibubarkan, Bentuk Pengurus Baru

Rabu, 15 April 2026 - 09:32 WIB

Solidaritas Nelayan Pesisir Teluk Paku Pertanyakan Legalitas Penimbunan Jetty PT KIC

Senin, 13 April 2026 - 10:01 WIB

Hari Nelayan Nasional, Polsek Kundur Bersama KSOP Salurkan Life Jacket kepada Nelayan

Minggu, 5 April 2026 - 16:33 WIB

TNI AL Gagalkan Upaya Pencurian Batu Granit di Perairan Selat Gelam, Karimun

Kamis, 2 April 2026 - 09:45 WIB

Ditjen Imigrasi Copot Kakanim Batam Buntut Kasus Pungli Wisatawan Asing di Pelabuhan

Berita Terbaru

Berita

Polsek Tualang Optimalkan Pengamanan CFD Aman dan Meriah

Minggu, 19 Apr 2026 - 12:02 WIB