class="wp-singular post-template-default single single-post postid-257492 single-format-standard wp-custom-logo wp-theme-detak-terkini none">

Home / Berita / Natuna

Selasa, 15 Oktober 2024 - 17:26 WIB

Hati-hati, ASN Tidak Netral Saat Pilkada Dapat Kena Sanksi, Ini Penjelasan Pjs Bupati Natuna

Natuna – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Natuna, dr. Rika Azmi, dalam berbagai kesempatan terus menekankan kepada seluruh jajarannya, terutama terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

“Netralitas ASN adalah hal mutlak. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi disiplin berat dan sedang akan diberikan,” tegas Rika Azmi, ketika ditemui awak media di rumah dinasnya, Selasa (15/10/2024) siang.

Ia juga mengingatkan ASN untuk selalu memahami peraturan yang ada dan tetap berpedoman pada integritas selama proses Pilkada berlangsung.

Dengan himbauan ini, Rika Azmi berharap pelaksanaan Pilkada Natuna berjalan dengan baik, tanpa adanya pelanggaran dari ASN yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Baca Juga :  PT Timah Edukasi Karyawan Lewat Webinar Kesehatan TINS Series: Operation & Health

Aturan ASN harus netral dalam pemilu ini secara jelas tercantum di beberapa regulasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan netralitas ASN dalam pemilu? Netralitas ASN di pemilu maksudnya adalah ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilihan umum.

Rika Azmi juga berjanji, siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memfasilitasi pelaksanaan Pilkada yang bersih dan adil di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah ini.

Himbauan netralitas terhadap ASN Pemkab Natuna ini, juga di sampaikan oleh Rika Azmi, melalui baleho yang terpampang di halaman Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur.

Dalam baleho tersebut, Pemerintah Daerah menekankan agar ASN tidak ikut melakukan kampanye secara praktis, tidak mendukung atau memihak salah satu paslon dengan terang-terangan, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye, bersifat profesional dalam menjalankan tugas, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  PT TIMAH dan TNI Bersinergi Hadirkan Sumur Bor untuk Warga Karimun di Tengah Musim Kemarau

Bagi ASN yang melanggar, dapat di kenakan sanksi sebagai berikut,
Hukuman disiplin sedang:
(1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
(2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
(3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Hukuman disiplin berat:
(1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
(2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
(3) Pembebasan dari jabatan;
(4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

 

(Khairud)

 

Share :

Baca Juga

Berita

Pencanangan Perusahaan Tangguh, Ketua DPRD Karimun Hadiri Perayaan HKKD 2020

Berita

Mahmuzin – Iskandar Resmi Mendaftar Ke KPU Meranti

Berita

Tamu Dibatasi, Masyarakat Bisa Saksikan Pelantikan Bupati Kuansing Secara Virtual

Berita

Pimpin Rakor Pokjanal Posyandu, Wawako Endang Ajak Masyarakat Aktif Ikuti Program Posyandu

Advertorial

Triwulan Satu, Mobil Sehat PT Timah Sudah Layani Ribuan Warga di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau

Berita

Merebaknya Virus Corona, Bupati Karimun Pimpin Rakor Bersama Tim Gugus Tugas

Bangkinang

Pecat Sekda Kampar Sebelum Waktunya, Keputusan Bupati Bisa Berujung Gugatan PTUN

Batam

Polda Kepri Amankan Kurir Narkoba Jaringan Internasional di Pulau Buru, Karimun
error: Content is protected !!