Kepala BKD:SKPD Di Rombak,Banyak Pejabat Yang Non Job

- Jurnalis

Rabu, 24 Agustus 2016 - 21:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Bisa saja setelah pengesahan SOTK, ada jabatan, tapi setelah analisis jabatan, pemetaan jabatan, formasi dan kebutuhan. Tentu masih kurang secara personal memenuhi syarat ketentuan,” ujar Abdullah.

 

Liputankepri.com,Natuna– Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Natuna Abdullah menyatakan, bakal banyak pejabat eselon di pemerintah daerah tidak menempati jabatan alias non job, jika diikutkan aturan.

Apalagi pemerintah daerah, sambung Abdullah, sudah menyiapkan perombakan SOTK. Hampir keseluruhan SKPD dirombak, dan perubahan tipe. Hal ini disebabkan akan banyak dibutuhkan keahlian bersifat teknis. Misalnya akan dibentuk dinas perumahan dan tata ruang.

“Bakal ada pejabat eselon non job karena tidak sesuai spesifikasi keahlian. Natuna lebih banyak keahlian dengan pendidikan umum,” Selasa (23/8).

Sekarang, katanya, Natuna belum punya pejabat daerah berlatar ahli dalam penataan ruang. Dinas itu pemisahan dari dinas pekerjaan umum. Baik itu teknis kehutanan, kehutanan, lingkungan hidup dan lainnya.

Tidak hanya itu, terang Abdullah, perombakan SOTK Kabupaten Natuna tahun 2016 yang sedang menunggu disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) banyak memerlukan keahlian lebih spesifik. Ditambah lagi syarat jabatan kepala dinas harus S 2.

“Bisa saja setelah pengesahan SOTK, ada jabatan, tapi setelah analisis jabatan, pemetaan jabatan, formasi dan kebutuhan. Tentu masih kurang secara personal memenuhi syarat ketentuan,” ujar Abdullah.

Dikatakan Abdullah, penempatan jabatan eselon II pemerintah daerah akan melakukan lelang terbuka. Sementara untuk eselon III dan IV bisa tidak dilelang. Namun seleksi lelang terbuka memerlukan biaya dan waktu. Dapat dilaksanakan setelah pengesahan APBD perubahan 2016.

“Hasil analisi jabatan, pemetaan, formasi dan kebutuhan yang disiapkan dalam SOTK, jelas kekurangan personal memenuhi ketentuan. Jadi memang harus dilelang, kecuali jabatan dieselon III dan IV, hanya saja kapan jadwal lelang jabatan, tunggu SOTK disahkan menjadi Perda dan pengesahan APBD perubahan,” ujar Abdullah.**

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Baharkam Polri Gagalkan 7 Calon PMI Ilegal Tujuan Malaysia
Bupati Asmar Ikuti Pembukaan Jambore Karhutla 2025
Berikan Pelayanan Prima, BU SPAM BP Batam Gerak Cepat Tangani Pipa Bocor
Bea Cukai Batam Bekuk PG Bawa Sabu 185 Gram, Oknum Propam Tanjung Pinang Terlibat
Dukung Prestasi Atlet Pencak Silat Bangka Barat, PT Timah Berikan Tempat Latihan
Kapolres Siak Hadiri Giat Penanaman Jagung di PT. TKWL Afdeling IV Kampung Buantan Besar, Mendukung Program KPN
DPRD Kepulauan Meranti Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Perdana Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030
Kapolsek Tualang Berbagi Takjil di Bulan Ramadan

Berita Terkait

Minggu, 27 April 2025 - 10:43 WIB

Baharkam Polri Gagalkan 7 Calon PMI Ilegal Tujuan Malaysia

Sabtu, 26 April 2025 - 14:10 WIB

Bupati Asmar Ikuti Pembukaan Jambore Karhutla 2025

Minggu, 16 Maret 2025 - 04:05 WIB

Berikan Pelayanan Prima, BU SPAM BP Batam Gerak Cepat Tangani Pipa Bocor

Rabu, 12 Maret 2025 - 19:50 WIB

Bea Cukai Batam Bekuk PG Bawa Sabu 185 Gram, Oknum Propam Tanjung Pinang Terlibat

Selasa, 11 Maret 2025 - 19:50 WIB

Dukung Prestasi Atlet Pencak Silat Bangka Barat, PT Timah Berikan Tempat Latihan

Berita Terbaru

Advertorial

BP Batam Tinjau Kesiapan Asrama Haji Jelang Musim Haji 2025

Selasa, 29 Apr 2025 - 13:32 WIB

Advertorial

BP Batam Susun Rencana Kerja TA. 2026

Selasa, 29 Apr 2025 - 09:32 WIB

Batam

Baharkam Polri Gagalkan 7 Calon PMI Ilegal Tujuan Malaysia

Minggu, 27 Apr 2025 - 10:43 WIB