Bengkalis, liputankepri.com – Komisi IV DPRD Bengkalis Bahas Skema Baru Penyaluran Zakat yang Lebih Efektif dan Berkelanjutan, dalam hal ini melakukan langkah-langkah strategis dengan menginisiasi kerjasama antar lembaga untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kebutuhan masyarakat terutama yang sangat membutuhkan, Senin (02/06/2025).
Rapat yang dilakukan menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan Baznas Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan fokus utama rapat adalah mencari solusi bersama dalam memberikan pelayanan dan solusi atas permasalahan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan menyampaikan bahwa perlunya aksi gerak cepat dalam menangani permasalahan sosial terutama anak-anak panti asuhan di Kabupaten Bengkalis yang membutuhkan perhatian karena adanya kendala bantuan yang didapatkan.
Rapat kerja hari ini merupakan bentuk respon Komisi IV atas keluhan panti asuhan di Kabupaten Bengkalis yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak di panti asuhan karena adanya beberapa kendala dari segi pembiayaan.
Maka dari itu perlu kolaborasi antar sektor dan langkah strategis dan kreatif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan anak-anak dari panti asuhan sebagai wujud tanggung jawab dalam memperjuangkan kemanusiaan.
“Dalam melakukan ikhtiar ini, ada beberapa formulasi langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain Baznas dapat mengalokasikan bantuan untuk anak-anak panti asuhan yang memenuhi Asnafnya dan juga sesuai dengan syariat melalui UPZ,” ujar Irmi Syakip Arsalan.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Baznas, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi zakat dan bantuan untuk panti asuhan.
“Perlu adanya kolaborasi dalam mekanisme penyaluran bantuan yang baik antara Baznas, pemerintah daerah maupun potensi lainnya seperti CSR untuk dapat mengoptimalkan potensi zakat dan bantuan bagi panti asuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Ahmad Husein menekankan pentingnya kesadaran dan kerja sama antara pemerintah daerah, Baznas, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi zakat di Kabupaten Bengkalis.
“Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya dan mengoptimalkan potensi zakat di masing-masing desa, saya menyoroti kurangnya sosialisasi dan kerja sama antara Baznas dan pemerintah desa dalam mengelola zakat. Perlu ada kerja sama yang lebih baik antara Baznas dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Disambut anggota Komisi IV lainnya, M. Isa meminta Baznas Bengkalis untuk membuat formula yang tepat dalam menyalurkan bantuan kepada panti asuhan dan fakir miskin. Menurutnya, perlu ada skala prioritas dalam membantu mereka, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan.
“Perlu ada formula yang tepat dalam menyalurkan bantuan kepada panti asuhan dan fakir miskin, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan, kemudian diminta kepada Dinas Sosial untuk mempertimbangkan pengelolaan panti asuhan yang dibuat oleh individu atau organisasi di kecamatan dan berharap Baznas Bengkalis dapat membuat kebijakan yang tepat dalam menyalurkan bantuan,” tegasnya.
Rapat kerja ini juga menghasilkan sejumlah usulan penting, salah satunya adalah pengalokasian dana zakat secara khusus untuk anak-anak panti asuhan melalui UPZ yang ada dan Baznas. Penyaluran bantuan ini diharapkan memenuhi aspek syar’i serta sesuai dengan pasal-pasal dalam peraturan daerah yang mengatur distribusi dan pemanfaatan zakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat dukungan terhadap program-program sosial. Termasuk di dalamnya adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi.
Baznas dinilai memiliki peran kunci dalam penyaluran zakat yang terarah dan berkelanjutan. DPRD menekankan pentingnya penguatan peran Baznas, baik dari sisi kelembagaan maupun koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung dengan regulasi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap upaya pemberdayaan sosial.
Hal ini disambut baik oleh Baznas Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial dan Juga Bagian Kesra yang merespon positif pertemuan ini untuk menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara DPRD, Baznas, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Harapannya, kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak panti asuhan dan masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Bengkalis.|Safrizal
