Natuna – Bupati Natuna, Wan Siswandi dengan mengunjungi 18 Kementrian yang ada di Pusat beberapa waktu yang lalu, berharap Pembangunan Kabupaten Natuna akan menjadi lebih baik.
Hal itu di sampaikan Siswandi saat melakukan Audiensi bersama Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka kunjungan lapangan dan diskusi terkait Transformasi Ekonomi di Kabupaten Natuna.
Giat tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati,Jalan Batu Sisir, Bukit Arai.Kecamatan Bunguran
Timur, Kabupaten Natuna, pada Sabtu (05/11/2022) sore.
Bupati Siswandi dalam sambutanya menyampaikan terimakasih kepada para rombongan dari Deputi PPN/Bappenas atas kunjungan ke Kabupaten Natuna, semoga kunjungan ini menjadi bagian dalam pembangunan Natuna yang lebih baik kedepannya.
Siswandi, untuk di ketahui bersama bahwa pembentukan Kabupaten Natuna berawal dari Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Natuna.
“Natuna ini yang berada di tengah Negara ASEAN yaitu perbatasan langsung dengan negara Kamboja, Vitnam, Tailand, Pilipina, Malaysia dan Berunai” kata Bupati.
Kata Siswandi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungannya pada tahun lalu ke Kabupaten Natuna, mengintruksikan Mentri dan Lembaga terkait dalam mempercepat membangun Natuna.
“Instruksi Jokowi ini dikenal dengan 5 Pilar Percepatan Pembangunan Natuna, yang terdiri dari sektor Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perikanan, Industri Migas, serta Pertahanan dan Keamanan,” ujar Siswandi.
Mantan Kepala Desa Sepempang itu mengatakan bahwa, untuk mendukung Nawacipta Presiden tersebut, prioritas pembangunan kabupaten Natuna, pemerintah melihat perlu untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata dan Parikanan.
“Untuk sektor pertahanan, sekarang sudah berjalan sebagai mana mestinya, tingal sektor lain seperti Wisata,Perikanan dan Infrastruktur lainnya,” terang Siswandi.
Bahkan, Siswandi mengungkapkan bahwa, dirinya bersama Wabup Rodhial huda sudah mendatangi 18 Lembaga Kementerian beberapa waktu yang lalu, untuk menyampaikan pokok pokok pembangunan yang perlu didorong dalam mendukung pembangunan Natuna yang lebih baik kedepan.
“Bicara potensi kita tahu bahwa Natuna memiliki potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah, kemudian ini menjadi tugas pemerintah bagaimana mendorong masyarakat dalam memaksimalkan kekayaan potensi laut Natuna. Termasuk Potensi Wisata selain wisata bahari, kita juga memiliki berbagai warisan geologi yang sudah diakui sebagai kawasan geopark Nasional dan saat ini dalam proses ke tahap UNESCO Global,” tambah Siswandi.
Selanjutnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya menyampaikan, paparan Bupati Natuna sangat komprehensif sebagai gambaran rencana transformasi ekonomi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dimana Natuna Menjadi salah satu program induk percepatan transformasi ekonomi.
“Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia akan menjadi salah satu bagian dari target wilayah Reformasi ekonomi melalui kekayaan lautnya dengan tagline Merajut untaian biru ekonomi Indonesia, dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya Ikan,” jelas Amalia.
Selanjut Amalia menegaskan melalui sektor pariwisata akan mengusung ” Kepri Biru” Sesuai dengan potensi kekayaan geologi yang Natuna memilikinya. Hal ini dapat dilihat dengan ditunjuknya Kabupaten Natuna sebagai salah satu kawasan warisan Geopark Nasional.
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah geopark Nasional dengan Warisan geologi berupa bebatuan yang berusia ratusan jutaan tahun, geo – biodiversity dengan adanya salah satu hewan endemi yaitu kekah dan penyu dan terakhir geo cultural seperti mendu dan lain lain,” jelas Amalia.
Pemerintah Pusat memahami kendala yang paling mendasar adalah masalah accesbility yaitu transportasi menuju dan keluar dari Kabupaten Natuna sehingga pemerintah pusat akan melakukan pengembangan pilot Project Plane Amphibi N 219 .
“Dengan kondisi wilayah Kepulauan pengembangan accesbility menggunakan pesawat Amphibi yang melakukan pendaratan dan lepas landas di laut. Salah satu wilayah yang akan menjadi pilot project adalah Kepulauan Riau dan kita akan langsung meninjau besok salah satunya pulau senoa untuk memastikan wilayah waterbase airport harus mendukung terlebih dahulu. Dimana pilot project ini akan direalisasikan pada 2025 di Kabupaten Natuna,” jelas Gita Amperiawan , Direktur Utama PTDI
Menanggapi rencana pengembangan Sea Plane, Pesawat Amphibi N 219 , Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan apresiasinya. Namun perlu dipahami dalam merencanakan reformasi ekonomi, perlu sebuah pemahaman kebutuhan infrastruktur dan sumberdaya manusia di wilayah perbatasan.
Dengan kondisi wilayah Kepulauan, pengembangan Rencana Sea Plane N 219 adalah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah accesbility bagi wilayah perbatasan.
Kunjungan kerja Kementerian PPN akan dilanjutkan dengan peninjauan Pulau Senoa Sebagai Waterbase Airport lalu akan dilanjutkan dengan peninjauan SKPT selat lampa.
Turut hadir Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN ,Staff Khusus Kementerian PPN, Direktur Utama PTDI beserta rombongan, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Kepala OPD Kabupaten Natuna.**
