SELATPANJANG – Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kepulauan Meranti, peran AKBP (Purn) H. Asmar dinilai cukup signifikan. Dia berhasil membawa Kepulauan Meranti terbaik ketiga se-Provinsi Riau, dalam ajang Penilaian Kinerja (PK) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2023.
Upaya penurunan angka stunting di kabupaten paling bungsu di Riau ini cukup menjadi tantangan tersendiri. Predikat sebagai wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) plus kabupaten dengan tingkat miskin ekstrem tertinggi di Riau, sangat membutuhkan tangan-tangan piawai dari seorang pemimpin.
Dari grafik angka stunting di Kepulauan Meranti dari tahun ke tahun, maka dapat dilihat penurunan yang cukup layak diapresiasi. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Kemenkes, angka prevalensi stunting di Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar 23,30%, kemudian turun menjadi 17,50% di tahun 2022.
Asmar menjelaskan bahaya stunting begitu berdampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, perlu ada penanganan yang serius dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan anak baduta (bawah 2 tahun) serta menjaga lingkungan agar tetap bersih.
“TPPS memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penurunan stunting dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Guna menjalankan tugas dan fungsi tersebut, tambahnya, telah dilaksanakan forum
rekonsiliasi penurunan stunting sebagai tindak lanjut aksi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Untuk tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan sebanyak 25 desa yang menjadi lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan stunting. Berbagai upaya sedang berjalan secara terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik
dan intervensi gizi sensitif,” jelas Asmar.
*8 Aksi Penurunan Stunting di Kepulauan Meranti
1. Analisis situasi yang dilakukan bersama pemerintahan desa dan masyarakat, serta bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait;
2. Rencana kegiatan sebagai tidak lanjut untuk merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis pemetaan program kegiatan, dengan aplikasi Sistem
Taging Mandatoring (Sitaman) yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD, ADD, dan CSR swasta serta swadaya masyarakat:
3. Pelaksanaan rembuk stunting di level kabupaten, 9 kecamatan, dan 101 kelurahan/desa di Kepulauan Meranti;
4. Penetapan Peraturan Bupati tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
5. Pembinaan kader pembangunan manusia, posyandu, kader tim pendamping keluarga dan lembaga masyarakat desa/kelurahan;
6. Memperkuat Sistem Manajemen Data Stunting;
7. Pengukuran dan publikasi stunting, serta penetapan locus audit data stunting;
8. Review kerja tahunan.
“Dibutuhkan kerja sama sama dan keseriusan berbagai pihak untuk memastikan 8 aksi itu berjalan. Bukan hanya pemerintah daerah dan forkopimda saja, tapi masyarakat, dan dunia usaha juga harus terlibat,” sebut Asmar.
*Terima 2 Penghargaan dalam Harganas 2023
Terhadap delapan aksi yang telah dilakukan itu, Kepulauan Meranti berhasil meraih peringkat ketiga se-Provinsi Riau, dalam ajang Penilaian Kinerja (PK) Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2023.
“Alhamdulillah, tahun 2023 kami berhasil mempertahankan gelar juara tiga, sama degan PK Stunting tahun 2022,” ujar Asmar.
Dalam ajang yang diikuti oleh 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau tersebut, Kepulauan Meranti juga berhasil meraih peringkat ketiga untuk kategori kabupaten paling inovatif.
Ketua Tim Panelis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau Ir. Heri Yanto, S.Hut, mengungkapkan keberhasilan Kepulauan Meranti karena dianggap mampu memenuhi tahapan pelaporan delapan aksi konvergensi penurunan Stunting tahun 2022 dengan baik, pada web monitoring Dirjen Bangda Kemendagri.
Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti berhasil menerima dua penghargaan dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tingkat
Provinsi Riau tahun 2023.
*Optimis Tekan Angka Stunting di Bawah Target Nasional
Berdasarkan survei di tahun 2023 lalu, angka prevalensi stunting di Meranti naik menjadi 19,60%. Meski begitu, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 21,5%.
Bahkan Asisten I Setdaprov Provinsi Riau Zulkifli mengapresiasi 11 pemerintah kabupaten/kota di Riau, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah berhasil menekan angka prevalensi stunting di bawah 20% pada tahun 2023.
“Dari 12 kabupaten/kota di Riau, hanya Kabupaten Kuansing yang belum mencapai target penurunan prevelensi stunting di bawah 20 persen. Insyaallah, perlahan ini bisa kita turunkan,” katanya.
Memegang jabatan sebagai ketua TPPS sekaligus Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti, tidak membuat Asmar hilang fokus. Malah dengan jabatan kepala daerah, ia semakin mudah dalam mengonsolidasikan berbagai stake holder yang ada di daerah untuk menurunkan angka stunting.
Asmar optimis Pemkab Kepulauan Meranti bisa menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024 ini.
“Namun jangan sampai lengah karena tahun 2024 kita menargetkan turun menjadi 14%. Untuk itu, stakeholder tetap jalankan perannya masing-masing,” tegas Asmar.
Dia juga kembali mengingatkan, percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional dalam upaya mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pasti.
