Tanjungpinang – Investasi bernilai puluhan hingga ratusan triliunan rupiah di Kepulauan Riau tersebut belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin menyatakan pemerintah daerah setempat tidak menikmati hasil pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor laut, padahal secara geografis memilki luas lautan 96 persen, hanya sekitar 4 persen daratan.
Bahtiar sudah mengecek kontribusi PAD di daerah tersebut, 97 persen berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), sementara laut tidak ada hubungan dengan APBD.
“Lalu laut untuk siapa, dan siapa yang menikmati,” kata Bahtiar di Tanjungpinang, Kamis (29/10).
Menurutnya laut Kepri sangat luas, namun yang dikuasai hanya sekitar 24,9 persen, itu pun belum dikurangi zona militer dan kawasan strategis.
“Paling tersisa sekitar 18 persen saja laut yang kita kuasai. Provinsi ini tidak menikmati apa-apa,” katanya menegaskan.
Selain itu, Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri ini turut menyoroti minimnya kontribusi kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun Free Trade Zone (FTZ) bagi APBD Kepri.
Menurutnya, masih banyak warga yang susah, bahkan untuk beli masker saat pandemi COVID-19 saja sulit. Belum lagi angka pengangguran yang mencapai 60 ribu orang.
“Investasi memang bagus, tapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi rakyat. Itu yang terjadi hari ini,” tutur Bahtiar.
Bahtiar berkomitmen menuntaskan sejumlah permasalahan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.
Kepri, kata dia, memiliki banyak peluang ekonomi namun belum dikelola secara optimal.
“Selama 71 hari menjabat Pjs Gubernur Kepri, saya upayakan menuntaskan persoalan di Kepri, orientasinya tentu demi kepentingan masyarakat umum,” harap Bahtiar.***
