Tanjungpinang – Kepala BRGM RI, Hartono, mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur Kepri merupakan bagian dari rangkaian roadshow BRGM RI ke 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.
“Kita ingin mensosialisasikan program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024 kepada para pihak di daerah. Program ini juga sesuai Perpres Nomor 120 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, yang bertugas memfasilitasi percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia,” ujar Hartono.
Pelaksanaan rehabilitasi mangrove, jelasnya, dijalankan dengan metode padat karya. Ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi terutama pada pada pandemi Covid-19 ini. Di hampir semua daerah banyak hutan mangrove rusak karena berbagai faktor seperti penimbunan keperluan pemukiman, industri, tambak dan kegiatan ekonomi lainnya.
Untuk itu pihaknya dalam program restorasi atau rehabilitasi mangrove, selalu memperhatikan beberapa hal seperti soal status lahan dan yang terpenting pemerintah daerah maupun pusat harus memiliki satu visi dan analisis yang sama.
“Jangan sampai ketika satu instansi menanam tapi di sisi lain ada instansi yang malah melakukan penimbunan kawasan mangrove,” tegasnya.
Masih menurut Hartono, hutan mangrove sangat penting terutama untuk daerah kepulauan seperti Provinsi Kepri ini. Hutan mangrove jadi benteng utama agar pulau tidak tenggelam karena abrasi atau perubahan iklim.
“Keberadaan mangrove juga bagus bagi ekosistem sekitar termasuk menguntungkan bagi warga yang hidup dari sana, seperti nelayan,” tambahnya.
BRGM masih mendata lokasi dan luas mangrove di Kepri. Mereka sedang revisi data terakhir pada 2017. “Data terakhir, 69.000 hektar mangrove di Kepulauan Riau. Kondisi rusak sekitar 37.000 hektar, dalam kawasan hutan 25.000 hektar, di luar kawasan 12.000 hektar,” pungkasnya.**
(Ura)
