Politisi PKS, Salmizi Minta Pemkab Lingga Tinjau Ulang Rencana Pemberhentian PTT dan THL

LINGGA – Politisi PKS Salmizi berharap Pemkab Lingga meninjau kembali rencana pemberhentian atau merumahkan PTT dan THL Pemkab Lingga.

“Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan. Walaupun utk melakukan rotasi, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan merupakan hak kepala daerah, namun ini juga perlu pertimbangan yang matang terhadap dampak sosial dimasyarakat kita,” kata Salmizi.

Dia mengatakan masa Pilkada telah usai, kita sudah sama-sama melewati pesta demokrasi dengan aman dan sukses serta menitipkan kabupaten ini kepada bupati terpilih agar dapat bekerja dengan baik. 

“Kepala daerah terpilih adalah kepala daerah kita semua, sah secara undang-undang. Bahkan sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah melakukan kritikan sedikitpun, berharap memberikan ruang kepada kepala daerah terpilih untuk melaksanakan visi misi dan program mereka,” kata Salmizi.

Menurutnya bupati perlu memberikan penjelasan yang transparan, jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri bahwa ini merupakan pembenaran adanya unsur politik, urusan dukung mendukung di Pilkada yang lalu.

“Ini tidak baik bagi roda pemerintahan kedepan dan juga menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di Kabupaten Lingga. Kalau kaitannya dengan anggaran, maka pemerintah daerah harus duduk bersama dengan DPRD dimana tugas mereka dalam urusan budgeting dan controling, agar dapat mencari solusi penganggarannya,” tambah Salmizi.

DPRD tidak boleh diam, harus terlibat

Menurutnya, Amanah UU 23 tahun 2014 harus dipahami, bahwa unsur pemenrintahan daerah itu adalah Kepala daerah dan DPRD. Artinya setiap kebijakan perlu sinergitas antara kepala daerah dan DPRD. Pastilah ada solusi, jangan biarkan isu ini berkembang semakin memanas, sekali lagi ini tidak baik bagi iklim demokrasi.

“PTT dan THL tersebut bukan cari kaya, cuma numpang makan, numpang hidup dengan APBD, apalagi dalam kondisi pandemi covid 19 saat ini yang serba sulit. Kasian anak istri mereka, cobalah gunakan hati nurani. Kebijakan yang baik, akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang baik pula,” tutup Salmizi.**

(Ari)