class="wp-singular post-template-default single single-post postid-38788 single-format-standard wp-custom-logo wp-theme-detak-terkini unselectable">

Home / Kepri / Tanjungpinang

Kamis, 24 Juni 2021 - 11:39 WIB

BPK RI Rekomendasikan 10 Temuan Laporan Keuangan Pemrov Kepri Tahun 2020

TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2020, Rabu (23/6).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kepri Dr Afrizal Dahlan dalam paripurna Laporan Akhir Banggar DPRD Kepri terhadap hasil LHP BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Kepri T.A 2020 di DPRD Kepri Dompak.

“Kita harapkan rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri T.A 2020 segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Afrizal Dahlan.

Dikatakan Afrizal Dahlan, tindak lanjut terhadap LHP BPK RI tersebut paling lambat 60 hari setelah rekomendasi diterima yakni 20 Mei 2021 lalu.

Baca Juga :  BPK: Soal Keuangan Daerah, Provinsi Kepri Berstatus Menuju Mandiri

“Untuk itu, kami meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi ini sebelum 22 Juli mendatang,” ujar Dr Afrizal Dahlan.

Menurut Afrizal Dahlan, sebelumnya pemerintah Provinsi Kepri telah mendapatkan 11 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Namun, selain itu pemerintah Provinsi Kepri juga mendapatkan 10 temuan BPK terhadap  laporan keuangan tahun 2020 beserta rekomendasi dari BPK RI terkait kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri yang belum optimal,” ujar Afrizal.

Baca Juga :  Amsakar Serahkan LKPD Tahun 2021 ke BPK RI

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan menyelesaikan 56 rencana aksi dalam rekomendasi BPK RI tersebut.

“Yang mana, dari 56  rencana aksi tersebut, hingg saat ini pemerintah Provinsi Kepri baru  26 rencana aksi rekomendasi yang telah berjalan dan 30 rencana aksi lainnya belum berjalan,” kata Afrizal.

Untuk itu, Afrizal mengharapkan agar pemerintah Provinsi Kepri mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mempercepat penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI tersebut guna pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.**

(Red/Diskominfo)

Share :

Baca Juga

Anambas

Curi Ikan Diperairan Natuna,Empat Kapal Digiring ke PSDKP Batam

Kepri

Dispora Karimun Gelar Turnamen Bolla Volly Rawa Jaya Cup
Dalam rangka memperingati hari Kartini tahun 2018, Bhayangkari Polsek Tebing kabupaten Karimun menggelar bhakti sosial dengan memberikan 100 bungkus serbuk ABT kepada masyarakat, Jum'at (20/04/2018).

Featured

Jelang Hari Kartini,Bhayangkari Polsek Tebing Gelar Bakti Sosial

Berita

Bea Cukai dan Polis Diraja Malaysia gagalkan ekspor ilegal pasir timah

Batam

PT Air Batam Hilir Menjamin, Air Akan Kembali Normal Secara Bertahap

Berita

Polda Kepri Diminta Awasi Tambang Bauksit PT Telaga Bintan Jaya

Featured

M Rasyid Nur: Muamalah di Media Sosial Wajib Didasari Keimanan

Featured

Wabup Karimun Meresmikan Lomba Jong di Pantai Pongkar
error: Content is protected !!