BPK RI Rekomendasikan 10 Temuan Laporan Keuangan Pemrov Kepri Tahun 2020

- Jurnalis

Kamis, 24 Juni 2021 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJUNGPINANG Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2020, Rabu (23/6).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kepri Dr Afrizal Dahlan dalam paripurna Laporan Akhir Banggar DPRD Kepri terhadap hasil LHP BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Kepri T.A 2020 di DPRD Kepri Dompak.

“Kita harapkan rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri T.A 2020 segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Afrizal Dahlan.

Dikatakan Afrizal Dahlan, tindak lanjut terhadap LHP BPK RI tersebut paling lambat 60 hari setelah rekomendasi diterima yakni 20 Mei 2021 lalu.

Baca Juga :  BPK: Soal Keuangan Daerah, Provinsi Kepri Berstatus Menuju Mandiri

“Untuk itu, kami meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menindaklanjuti rekomendasi ini sebelum 22 Juli mendatang,” ujar Dr Afrizal Dahlan.

Menurut Afrizal Dahlan, sebelumnya pemerintah Provinsi Kepri telah mendapatkan 11 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Namun, selain itu pemerintah Provinsi Kepri juga mendapatkan 10 temuan BPK terhadap  laporan keuangan tahun 2020 beserta rekomendasi dari BPK RI terkait kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri yang belum optimal,” ujar Afrizal.

Baca Juga :  DPRD Kepri Apresiasi Pujakesuma Kota Batam

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan menyelesaikan 56 rencana aksi dalam rekomendasi BPK RI tersebut.

“Yang mana, dari 56  rencana aksi tersebut, hingg saat ini pemerintah Provinsi Kepri baru  26 rencana aksi rekomendasi yang telah berjalan dan 30 rencana aksi lainnya belum berjalan,” kata Afrizal.

Untuk itu, Afrizal mengharapkan agar pemerintah Provinsi Kepri mendorong kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mempercepat penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI tersebut guna pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi.**

(Red/Diskominfo)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sidang Adat LAM Kepri Usir Penghina Bangsa Melayu dari Kota Batam
Diskominfo Kepri Terima Audiensi BRINUS Kepri
Polda Kepri Amankan Kurir Narkoba Jaringan Internasional di Pulau Buru, Karimun
Bhabinkamtibmas Desa Pongkar Evakuasi Dua Nelayan Hilang di Perairan Tokong Hiu
Polres Karimun Amankan Car Free Day, Lalu Lintas Tertib dan Kondusif
Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Pengiriman 9,5 Ton Timah Ilegal di Karimun, Dua Tersangka Diamankan
Imigrasi Gerebek Sindikat Scam Investasi di Batam, 210 WNA Diamankan
Kapolres Karimun Cek Pos Satkamling, Serapan Aspirasi dan Perkuat Kamtibmas

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 06:23 WIB

Sidang Adat LAM Kepri Usir Penghina Bangsa Melayu dari Kota Batam

Minggu, 24 Mei 2026 - 22:46 WIB

Diskominfo Kepri Terima Audiensi BRINUS Kepri

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:41 WIB

Polda Kepri Amankan Kurir Narkoba Jaringan Internasional di Pulau Buru, Karimun

Senin, 11 Mei 2026 - 13:34 WIB

Bhabinkamtibmas Desa Pongkar Evakuasi Dua Nelayan Hilang di Perairan Tokong Hiu

Minggu, 10 Mei 2026 - 10:46 WIB

Polres Karimun Amankan Car Free Day, Lalu Lintas Tertib dan Kondusif

Berita Terbaru