Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad meminta Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi investor perikanan. Nelayan lokal akan dikirim mengikuti pelatihan dan sekolah teknik pelayaran.
Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.408 pulau dengan 96 persen luas wilayahnya berupa laut menghadirkan tantangan sekaligus potensi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menuturkan potensi sektor maritim di provinsi itu, khususnya industri perikanan, sangat besar, namun belum termanfaatkan secara optimal.
“Potensi perikanan kami 1,1 juta ton per tahun, tapi saat ini baru termanfaatkan 33 persen,” kata Ansar, Selasa, (23/11/2021). Tak cuma tangkap, perikanan budi daya di Kepulauan Riau juga menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan, seperti lobster, kepiting, ikan kerapu, ikan betutu, udang belalang, gonggong, kerang, rumput laut, udang vaname, dan ikan tenggiri.
Menurut Ansar, Laut Natuna yang kaya menarik minat banyak nelayan. Mulai dari nelayan Pantura Jawa hingga nelayan asing yang masuk secara ilegal. Adapun nelayan asli Natuna, mayoritas masih menangkap dengan cara tradisional. “Nelayan di sana sebenarnya tangguh karena mereka turun-temurun dari keluarga nelayan. Di Natuna dan Anambas ada 12 ribu lebih nelayan,” ujar Ansar.
Meski ingin memaksimalkan potensi perikanan, Ansar tak ingin investasi dan pengembangan industri lantas meminggirkan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, kata dia, para nelayan akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan. Nelayan-nelayan muda akan dikirim ke sekolah teknik pelayaran agar mampu menahkodai kapal-kapal besar.
“Tinggal sistemnya, bagi hasilnya, nanti bentuk badan usahanya bersama seperti koperasi. Saya yakin itu bisa terwujud,” ucap Gubernur.
Tak cuma perkara sumber daya manusia, ia menyebutkan, Kepulauan Riau juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanan maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau. Tapi, akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi. “APBD kami hanya Rp 3,7 triliun; relatif kecil untuk mengurus provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau.”
Agar bisa menggenjot industri perikanan, Ansar mengimbuhkan, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan. “Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan. Kalau itu terwujud saya yakin percepatan pembangunan di semua sektor di wilayah kepulauan akan terwujud,” kata dia.
Menanggapi Ansar, juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan program penangkapan terukur. “Kami akan membuat kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Nantinya, semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi.”
Wahyu mengklaim, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Di hampir semua negara, tuturnya, penangkapan telah dilakukan secara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya, nelayan tradisional tetap bisa melaut, dan harga di pasar terjaga. Program zonasi ini juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan.
“Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan Jakarta, daerah tidak dapat apa-apa,” ucap Wahyu. Melalui kebijakan penangkapan terukur, kapal penangkap ikan akan diwajibkan menimbang di dermaga setempat. Dengan demikian, daerah asal turut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan.
Ia berujar, pemerintah mengandalkan investasi untuk mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiapkan guna memastikan investasi yang masuk dapat mensejahterakan rakyat. Misalkan, kapal asing yang ingin menangkap, 95 persen pekerjanya harus warga negara Indonesia. Investor juga diizinkan membangun infrastruktur berupa dermaga hingga pasar.
“Kalau asing mau berinvestasi ke sini silakan, mau mengelola perikanan juga silakan. Kami akan mengadakan beauty contest (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik,” ucap dia.**
