Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar negara-negara BRICS bersama-sama memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.
Usulan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (_BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting/LEMM_) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).
Dalam forum tersebut, Menaker mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan (_future skills forecasting_) menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.
Menurut Menaker, langkah tersebut penting untuk membantu negara-negara BRICS mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar _future skills forecasting_ menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Menaker Yassierli.
Menaker menjelaskan, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara-negara BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain menyampaikan usulan tersebut, Menaker juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Upaya itu dilakukan melalui perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pusat tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.
“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya,” ujar Menaker.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta tahun ini.
Berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja. Keberhasilan program-program tersebut ditopang oleh keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.
Di bidang digital, pemerintah terus memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan. Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan _policy dashboard_ untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” tutup Menaker.
