Karimun – Sekitar 35 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun, bakal mendapat bantuan bahan pokok dari Pemerintah Provinsi Kepri.
Jumlah ini cenderung turun dari rencana awal. Sebelumnya, Kabupaten Karimun bakal menerima 40 ribu paket. Namun setelah dihitung kembali, jumlah yang dibutuhkan sekitar 35 ribu KK saja.
Dengan begitu sekitar 5.000 paket tidak akan dibawa ke Karimun. Karena menurut aturannya, satu penerima hanya boleh mendapatkan satu bantuan saja.
“Jadi kita 35 ribu saja. Kalau kita ambil semuanya kita salurkan ke siapa. Nanti salah lagi,” sebut Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Selasa (12/5/2020).
Penandatanganan berita acara terkait bantuan ini dilaksanakan pada Senin (11/5/2020), antara Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dengan Plt Gubernur Kepri, Isdianto.
Bantuan tersebut menurutnya diperuntukan bagi warga yang tidak dapat sembako dari Pemkab Karimun beberapa waktu lalu.
Adapun program bantuan yang telah disalurkan berupa Program BPNT PKH bagi 7.184 KK, Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sekitar 4.000 lebih dan 33.000 KK mendapat bantuan sembako dari Pemkab Karimun belum lama ini.
“Ini untuk yang belum dapat kemarin. Data lengkapnya ada sama Dinsos,” kata Rafiq. Setelah penandatanganan berita acara, Pemkab Karimun tinggal menunggu datangnya bantuan dari Pemprov Kepri tersebut.
Setelah tiba, bantuan langsung serahkan Pemerintah Provinsi ke tiap-tiap kecamatan dan diteruskan ke kelurahan.
“Kalau (tiba di Karimun) kapan sampainya, saya tak bisa pastikan. Saya mau secepatnya. Mereka langsung ke kecamatan bukan kita,” jelas Rafiq.
Tekankan Validasi Data
Pemerintah Provinsi akan menyalurkan paket sembako ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Anggota DPRD Kepri Fraksi Hanura, Bakti Lubis mengatakan, ada sejumlah Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih menuntaskan prosedur penerimaan bantuan tersebut.
Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu menyebutkan, data penerima bantuan harus jelas.
Ini penting agar penyaluran bantuan tidak terjadi tumpang tindih. Sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, setiap KK hanya bisa mendapatkan satu program bantuan.
“Data yang pernah diberikan Pemkab dan Pemko di Kepri harus di SK-kan Bupati atau Wali kota. Ada sejumlah Pemkab dan Pemko yang belum menuntaskan, karena datanya itu harus benar-benar clear,” jelasnya.***
