MERANTI — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM, menerima silaturahmi dan audiensi dari organisasi Perkumpulan Putra Meranti Luar Negeri (PPMLN), Rabu (18/6/2025), di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan diaspora Meranti di luar negeri, khususnya dalam penataan sistem penempatan tenaga kerja yang sah, terlindungi, dan berbasis keterampilan.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam penyambutan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, T. Arifin, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Suardi.
Dalam arahannya, Wabup Muzamil menyampaikan bahwa ia telah melakukan pertemuan penting dengan pemerintah pusat dalam rangka memperjuangkan perlindungan tenaga kerja migran asal Meranti. Pertama, saat audiensi resmi bersama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta. Kedua, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri P2MI ke Provinsi Riau.
“Kami sudah menyampaikan langsung kondisi masyarakat kita ke pemerintah pusat. Baik dalam audiensi bersama Wamen di Jakarta maupun saat mendampingi Menteri saat kunjungan kerja ke Riau. Alhamdulillah, responsnya positif. Pemerintah pusat siap mendukung langkah-langkah yang sedang kita susun di daerah,” kata Muzamil.
Ia menegaskan perlunya pendekatan baru dalam sistem penempatan tenaga kerja, di mana pemerintah daerah berperan aktif mencarikan peluang kerja yang aman dan legal terlebih dahulu, kemudian menyiapkan SDM dari Meranti untuk diberangkatkan secara terlatih dan terdokumentasi.
“Pemerintah yang harus lebih dahulu mencarikan jalur kerjanya. Setelah itu baru tenaga kerja dari Meranti kita siapkan, lengkap dengan keterampilan dan dokumen resmi,” tegasnya.
Wabup juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada PPMLN atas peran aktif dan kontribusinya dalam membantu penyelesaian persoalan tenaga kerja Meranti di luar negeri, khususnya dalam jangka pendek.
“Apa yang dilakukan PPMLN sangat kami apresiasi. Setidaknya itu menyelesaikan masalah mendesak. Tapi ke depan, kita perlu merancang solusi jangka panjang secara kolaboratif. Kita harus menyiapkan SDM dari daerah — legal, terampil, dan siap bersaing,” ujar Muzamil.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dengan SDM yang berkualitas, para tenaga kerja asal Meranti akan lebih dihargai, mendapat gaji layak, dan perlindungan yang lebih baik di luar negeri.
“Anak-anak kita harus siap sejak dari kampung. Dilatih, dibina, dan diberangkatkan secara resmi dengan pendampingan pemerintah. Di situlah peran negara dan daerah hadir untuk melindungi warganya,” tambahnya.
Ketua PPMLN, Husbi Kurniallah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama konkrit, baik dalam bentuk pendekatan keimigrasian maupun kesepakatan antarnegara guna mempercepat dan mempermudah akses kerja yang aman bagi masyarakat Meranti.
“Harapan kami tentu ada dukungan dari pemerintah. Mungkin melalui kerja sama imigrasi atau kesepahaman antarnegara, agar jalur-jalur resmi bisa dibuka dan mempermudah masyarakat kita yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal dan terlindungi,” ujar Husbi.
Pertemuan ini menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk merumuskan tata kelola penempatan tenaga kerja yang lebih tertib, berbasis keterampilan, serta menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat di luar negeri. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator utama dan mitra strategis dalam pemberdayaan diaspora Meranti.
