Liputankepri.com,Batam – Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) menyepakati, stabilitas makroekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian kuat merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung surplus neraca berjalan (current account).
“Salah satu strategi penting yang perlu ditempuh adalah melalui percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, baik padat karya maupun berteknologi tinggi (technology intensive), termasuk industri hilir,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/4/2018).
Perluasan akses pasar komoditas manufaktur serta penyediaan kawasan industri diyakini dapat mendorong berkembangnya industri nasional. Rapat koordinasi pub mengidentifikasi 4 arah kebijakan utama guna mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor.
Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas. Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur.
Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Keempat, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.
Rapat Koordinasi diinisiasi bersama oleh Gubernur BI dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta dihadiri oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Rapat juga dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, para Walikota dan Bupati di Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat tersebut juga menyepakati 4 langkah strategis yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Pertama, mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal.
Kedua, menurunkan biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik. Khusus untuk Kepulauan Riau, untuk mendukung pengembangan potensi Batam sebagai pusat industri, perdagangan dan logistik.
Ketiga, penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skill yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan otomasi proses produksi (Industry 4.0).
Terakhir, perluasan pasar ekspor industri nasional dengan menambah kerja sama perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral (Free Trade Agreement/FTA dan Preferential Trade Agreement/PTA) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.(Sbr)
