banner 200x200

Home / Batam / Featured

Sabtu, 19 November 2016 - 18:55 WIB

BNNP Jaring Oknum Pejabat Disdik Dalam Razia di Discotik Sphink Batam

Liputankepri.com,Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, angkat bicara soal pejabat teras Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam yang terjaring razia Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bersama tiga orang wanita Public Relation (PR) di ruang VIP diskotik Sphink, Sabtu (29/10) lalu.

“Sebagai seorang mantan guru dan sekarang menjabat di PGRI Batam, tentu hal ini sangat sesalkan,” ujar Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Jumat (18/11).

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan RE, oknum pejabat disdik tersebut sangat memalukan dan mencoreng wajah pendidikan di Kota Batam. “Bagaimana mencontohkan hal baik kepada siswa atau menjadikan Batam sebagai Bandar dunia yang madani, kalau kelakuan pejabatnya saja seperti itu,” tuturnya.

Kepada walikota, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap segera memberikan sanksi yang tegas kepad RE.

“Bila perlu copot dari jabatannya sekarang. Walikota harus tegas,” pinta Riky.

Baca Juga :  Wacana Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Antara Opini dan Mispersepsi

Safari Ramadhan, Anggota Komisi IV lainnya mengaku hal tersebut sangat serius untuk menjadi evaluasi Pemko Batam. Apalagi, apa yang dilakukan RE ini menyangkut pendidikan dan karakter anak bangsa.

“Saya dengar juga begitu. Ini sudah tak main-main karena menyangkut masalah pendidikan,” ujarnya.

Dikatakan Safari, harus ada evaluasi kinerja di Disdik Kota Batam. “Kapan perlu kita minta tes urine kepada seluruh instansi pegawai pemerintahan, tanpa pandang bulu,” tegas Safari. Terkait apakah diberi sanksi pemecatan bila terbukti, politisi PAN ini enggan menjawab karena  itu menjadi hak walikota.

“Sebenarnya ini bukan posotif atau negatif memakai (narkoba). Tapi lebih ke moral dan pendidikan,” kata Safari.

Sekretaris Komisi I DPRD Batam membawahi masalah hukum Ruslan Ali Washim meminta inspektorat menelusuri laporan tersebut, apalagi ini berhubungan dengan masalah pendidikan dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Secara aturan inpektorat memiliki wewenang memeriksanya,” kata Ruslan.

Baca Juga :  Anwar Hasyim Jabat Ketua LPTQ Karimun

Jika terbukti, kata Ruslan, sanksi yang tegas harus ditegakan tanpa padang bulu, karena tidak ada satu warga negara pun yang kebal akan hukum. “Namun demikian, sebelum ada hasil pemeriksaan itu, kita tetap harus mengedapakan dulu asas praduga tak bersalah. Biarlah hukum yang bekerja,” sambungnya.

Terkait pengeledahan ini, politisi Golkar tersebut menilai terjadi diluar jam kerja RE. “Tidak merugikan karena diluar jam kerjanya. Akan tetapi hal ini menjadi pertanyaan besar, karena beliau seorang pejabat di Disdik Kota Batam. Mau dibawa kemana pendidikan kita ini nantinya,” pungkas Ruslan.

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Naharuddin: 2018 APBD Kepri Naik Rp 95 Miliar

Featured

Tuntut Tunggakan Proyek Rp50 Miliar,Puluhan Kontrakror Demo Kantor Bupati

Featured

Wakil Bupati Natuna Hadiri Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 2 Bunguran Timur

Batam

SAPMA Pemuda Pancasila Berbagi Takjil dan Masker

Featured

DPD Partai Masyumi Kota Dumai Berserta Jajaran Pengurus Lakukan Tabayyun Kekantor KPU Kota Dumai

Featured

AHY Ternyata Ikut dalam Pertemuan SBY dengan Prabowo

Batam

Polda Kepri Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Operasi Ketupat Seligi 2020

Featured

BREAKING NEWS UPDATE :  Tokoh Pemuda Kundur Siap Pasang Badan Jika Komisi III DPRD karimun Menutup Sejumlah Perusahaan yang Ada Di Kundur!!!
%d blogger menyukai ini: