banner 200x200

Home / Batam / Featured

Sabtu, 19 November 2016 - 18:55 WIB

BNNP Jaring Oknum Pejabat Disdik Dalam Razia di Discotik Sphink Batam

Liputankepri.com,Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, angkat bicara soal pejabat teras Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam yang terjaring razia Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bersama tiga orang wanita Public Relation (PR) di ruang VIP diskotik Sphink, Sabtu (29/10) lalu.

“Sebagai seorang mantan guru dan sekarang menjabat di PGRI Batam, tentu hal ini sangat sesalkan,” ujar Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Jumat (18/11).

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan RE, oknum pejabat disdik tersebut sangat memalukan dan mencoreng wajah pendidikan di Kota Batam. “Bagaimana mencontohkan hal baik kepada siswa atau menjadikan Batam sebagai Bandar dunia yang madani, kalau kelakuan pejabatnya saja seperti itu,” tuturnya.

Kepada walikota, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap segera memberikan sanksi yang tegas kepad RE.

Baca Juga :  Jalin Sinergitas TNI–Polri Polres Karimun Laksanakan Sholat Subuh Bersama

“Bila perlu copot dari jabatannya sekarang. Walikota harus tegas,” pinta Riky.

Safari Ramadhan, Anggota Komisi IV lainnya mengaku hal tersebut sangat serius untuk menjadi evaluasi Pemko Batam. Apalagi, apa yang dilakukan RE ini menyangkut pendidikan dan karakter anak bangsa.

“Saya dengar juga begitu. Ini sudah tak main-main karena menyangkut masalah pendidikan,” ujarnya.

Dikatakan Safari, harus ada evaluasi kinerja di Disdik Kota Batam. “Kapan perlu kita minta tes urine kepada seluruh instansi pegawai pemerintahan, tanpa pandang bulu,” tegas Safari. Terkait apakah diberi sanksi pemecatan bila terbukti, politisi PAN ini enggan menjawab karena  itu menjadi hak walikota.

“Sebenarnya ini bukan posotif atau negatif memakai (narkoba). Tapi lebih ke moral dan pendidikan,” kata Safari.

Sekretaris Komisi I DPRD Batam membawahi masalah hukum Ruslan Ali Washim meminta inspektorat menelusuri laporan tersebut, apalagi ini berhubungan dengan masalah pendidikan dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Secara aturan inpektorat memiliki wewenang memeriksanya,” kata Ruslan.

Baca Juga :  Soal Kematian Haji Permata, KKSS Minta Kakanwil DJBC Kepri Dicopot

Jika terbukti, kata Ruslan, sanksi yang tegas harus ditegakan tanpa padang bulu, karena tidak ada satu warga negara pun yang kebal akan hukum. “Namun demikian, sebelum ada hasil pemeriksaan itu, kita tetap harus mengedapakan dulu asas praduga tak bersalah. Biarlah hukum yang bekerja,” sambungnya.

Terkait pengeledahan ini, politisi Golkar tersebut menilai terjadi diluar jam kerja RE. “Tidak merugikan karena diluar jam kerjanya. Akan tetapi hal ini menjadi pertanyaan besar, karena beliau seorang pejabat di Disdik Kota Batam. Mau dibawa kemana pendidikan kita ini nantinya,” pungkas Ruslan.

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Tingkatkan Keselamatan Berlayar, TNI AL Gelar Sosialisasi Bagi Para Nelayan

Featured

Buruh Bangunan di Temukan Tewas di Depan Kuburan Kota Piring Tanjungpinang

Batam

Tampung PMI Ilegal, Polisi Amankan Pasutri

Featured

Tiga Pelaku Pembobol Rumah Kosong di Tembak Polisi

Featured

Peringati Hari Bhayangkara Ke-77, Polsek Tambang Rutin Berikan Bansos Kepada Warga Kurang Mampu

Batam

Muhammad Rudi Lantik Sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemko Batam

Featured

Besok Jarak Pandang di Kepri Menurun

Featured

Kejari Tanjung Pinang Musnahkan Barang Tangkapan Bea Cukai
%d blogger menyukai ini: