Liputankepri.com,Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, angkat bicara soal pejabat teras Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam yang terjaring razia Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bersama tiga orang wanita Public Relation (PR) di ruang VIP diskotik Sphink, Sabtu (29/10) lalu.
“Sebagai seorang mantan guru dan sekarang menjabat di PGRI Batam, tentu hal ini sangat sesalkan,” ujar Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Jumat (18/11).
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan RE, oknum pejabat disdik tersebut sangat memalukan dan mencoreng wajah pendidikan di Kota Batam. “Bagaimana mencontohkan hal baik kepada siswa atau menjadikan Batam sebagai Bandar dunia yang madani, kalau kelakuan pejabatnya saja seperti itu,” tuturnya.
Kepada walikota, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap segera memberikan sanksi yang tegas kepad RE.
“Bila perlu copot dari jabatannya sekarang. Walikota harus tegas,” pinta Riky.
Safari Ramadhan, Anggota Komisi IV lainnya mengaku hal tersebut sangat serius untuk menjadi evaluasi Pemko Batam. Apalagi, apa yang dilakukan RE ini menyangkut pendidikan dan karakter anak bangsa.
“Saya dengar juga begitu. Ini sudah tak main-main karena menyangkut masalah pendidikan,” ujarnya.
Dikatakan Safari, harus ada evaluasi kinerja di Disdik Kota Batam. “Kapan perlu kita minta tes urine kepada seluruh instansi pegawai pemerintahan, tanpa pandang bulu,” tegas Safari. Terkait apakah diberi sanksi pemecatan bila terbukti, politisi PAN ini enggan menjawab karena itu menjadi hak walikota.
“Sebenarnya ini bukan posotif atau negatif memakai (narkoba). Tapi lebih ke moral dan pendidikan,” kata Safari.
Sekretaris Komisi I DPRD Batam membawahi masalah hukum Ruslan Ali Washim meminta inspektorat menelusuri laporan tersebut, apalagi ini berhubungan dengan masalah pendidikan dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Secara aturan inpektorat memiliki wewenang memeriksanya,” kata Ruslan.
Jika terbukti, kata Ruslan, sanksi yang tegas harus ditegakan tanpa padang bulu, karena tidak ada satu warga negara pun yang kebal akan hukum. “Namun demikian, sebelum ada hasil pemeriksaan itu, kita tetap harus mengedapakan dulu asas praduga tak bersalah. Biarlah hukum yang bekerja,” sambungnya.
Terkait pengeledahan ini, politisi Golkar tersebut menilai terjadi diluar jam kerja RE. “Tidak merugikan karena diluar jam kerjanya. Akan tetapi hal ini menjadi pertanyaan besar, karena beliau seorang pejabat di Disdik Kota Batam. Mau dibawa kemana pendidikan kita ini nantinya,” pungkas Ruslan.
