LIPUTANKEPRI.COM,Jakarta – Status ratusan ribu guru honorer kategori dua atau K2 perlu diperjelas. Badan Legislasi (Baleg) DPR sepatutnya melakukan penjaringan aspirasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Proglegnas) 2019 secara menyeluruh.
Secara khusus, Baleg perlu mendengarkan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian disampaikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta nomor urut 42, Sudarto dalam keterangan persnya, Jumat (19/10).
“Guru honorer di seluruh Indonesia saat ini terus menunggu kejelasan status melalui revisi UU ASN. Suara guru honorer ini harus didengarkan Baleg ketika jaring aspirasi,” kata Sudarto.
Dijelaskan, salah satu penyebab utama tidak bisa diangkatnya guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena terbentur persyaratan usia maksimal 35 tahun.
Diungkapkan, nasib guru honorer kini terkatung-katung, padahal telah mengabdi lama. Ditambahkan, para guru honorer bahkan sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan). Ia menuturkan, jumlah guru di daerah juga mengalami kekurangan.
Hal ini membuat pihak sekolah merekrut guru honorer dengan membayar gaji kecil. Di wilayah perbatasan, terdapat sekolah yang justru merekrut guru dari kalangan tentara. “Masalah sosial demikian ini tentu harus dicarikan solusinya,” ujar Sudarto.
Ia berharap selama proses penjaringan aspirasi penyusunan Prolegnas 2019, para guru honorer tidak melakukan aksi mogok mengajar. Sebab, tidak menyelesaikan permasalahan. Anak didik akhirnya menjadi terlantar dan sangat merugikan semua pihak.
“Memperjuangkan hak boleh saja dilakukan, tetapi jangan sampai mogok mengajar. Kasihan anak didik di sekolah,” ucapnya.
Sumber : Suara Pembaruan
