“Jika dana transfer dari pemerintah pusat terjadi pemangkasan, tidak begitu halnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu menyebut terjadi peningkatan dibandingkan PAD tahun 2015 lalu.
Liputankepri.com,Karimun – Defisit anggaran yang melanda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun sejak awal tahun 2016 atau saat APBD Murni 2016 tampaknya masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun atau saat pembahasan APBD Perubahan Karimun tahun anggaran 2016.
Kepastian defisit anggaran tersebut diutarakan langsung Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Ia bahkan berencana dalam waktu dekat segera menggelar pertemuan dengan DPRD Karimun untuk memaparkan kondisi riil keuangan Pemkab Karimun sebelum masuk agenda pembahasan APBD Perubahan 2016 sekitar September mendatang.
“Defisit anggaran masih akan terjadi pada APBD Perubahan ini. Makanya dalam waktu dekat, kami akan segera menggelar pertemuan dengan DPRD Karimun memaparkan kondisi riil keuangan pemkab sebelum masuk pembahasan APBD Perubahan 2016,” ujar Rafiq belum lama ini.
Meski terasa berat, Rafiq mengaku terpaksa harus menghadapi gelombang defisit anggaran yang sudah mulai melanda sejak awal tahun 2016 lalu. Ia pun sudah mewanti-wanti jajarannya untuk menghindari timbulnya utang pada APBD Perubahan 2016.
Rafiq mencanang Pemkab Karimun membangun sesuai dengan kemampuan. Efeknya Pemkab Karimun kembali terpaksa mengurangi kegiatan untuk menghindari timbulnya utang bagi Pemkab Karimun seperti APBD Murni 2016 lalu.
“Yang terpenting di APBD P jangan ada utang. Kita akan membangun sesuai dengan kemampuan, kegiatan akan dikurangi. Kita tidak mau seperti tahun 2016 lalu (APBD Murni 2016, red) banyak bayar utang,” terang Rafiq.
Perihal pendapatan daerah, Rafiq mengaku hampir sama dengan tahun sebelumnya yakni sekitar Rp 1,2 triliun. Angka tersebut dinilainya masih dalam posisi aman jika tidak mau dibilang pas-pasan meski pengeluaran tetap harus disesuaikan nantinya.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Karimun, Bakti Lubis membenarkan Karimun kembali mengalami defisit anggaran sekitar Rp 100 miliar. Defisit tersebut berasal dari dana transfer pemerintah pusat melalui kementerian.
Meski begitu, defisit saat ini masih terbilang di bawah defisit yang terjadi pada APBD Karimun 2016. Bakti juga memastikan defisit anggaran tersebut tidak akan mengganggu kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Benar, kita masih mengalami defisit anggaran pada APBD P tahun ini, estimasinya sekitar Rp 100 miliar tapi dibandingkan APBD murni kemarin, defisit kali ini masih di bawah. Pendidikan dan kesehatan itu kegiatan wajib, meski defisit, tetap akan ada,” ujar Bakti, Selasa (9/8/2016).
Jika dana transfer dari pemerintah pusat terjadi pemangkasan, tidak begitu halnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu menyebut terjadi peningkatan dibandingkan PAD tahun 2015 lalu.
“Pastinya saya tidak ingat, yang jelas ada peningkatan karna ada peningkatan dari sisi PAD, makanya defisit anggaran dari pemerintah pusat dapat diminimalisir,” kata Bakti.
Untuk memastikannya, Selasa malam, DPRD Karimun akan menggelar rapat bersama Pemkab Karimun yang akan dihadiri langsung Bupati Karimun, Aunur Rafiq di gedung DPRD Karimun, jalan Canggai Putri, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing.**
