liputankepri.com, Karimun – PT Grace Rich Marine (GRM), menyampaikan klarifikasinya terkait pemberitaan seputar perizinan yang tidak lengkap dan tumpang tindih, serta dinilai oleh lembaga legislatif Kabupaten Karimun tidak kooperatif, karena tidak hadir untuk menunjukkan surat izinnya saat hearing di kantor DPRD Karimun.
Bahkan, DPRD Kabupaten Karimun akan menyurati beberapa institusi terkait termasuk lembaga yang menerbitkan izin, agar operasional perusahaan galangan kapal (shipyard) tersebut di tutup.
Sehubungan hal tersebut, melalui Orik Ardiansyah SH, selaku kuasa hukum PT GRM menyampakan keterangan pers di restoran Hotel Holiday, Minggu (27/5/2018) siang,
Disebutkan bahwa, PT GRM dalam pelaksanaan pekerjaannya membangun galangan kapal, telah memegang izin resmi yang lengkap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan pelaksana lainnya.
Melalui kuasa hukum PT GRM disebutkan perizinan yang telah dimiliki secara patut menurut hukum sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, diantaranya:
1. SK Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX -67/PP207 tentang pemberian izin kepada PT Grace Rich Marine untuk.melaksanakan pekerjaan pengerukan dalam rangka pendalaman alur dan kolam, guna menunjang pembangunan galangan kapal (shipyard) yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
2. SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 428 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada PT Grace Rich Marine untuk melakukan pekerjaan reklamasi perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan.pelabuhan Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
3. Serta beberapa keperluan administrasi dan/atau perizinan yang di perlukan sebagai syarat untuk proses pelaksanaan pembangunan galangan kapal.
Menurut kuasa hukum perusahaan, semua perizinan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan teraebut, telah dilengkapi dan diperoleh secara patut menurut hukum serat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Disebutkan juga, bahwa PT GRM berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati, tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk peraturan daerah serta segala yang berhubungan dengan investasi PT GRM di bidang galangan kapal.
“Pada prinsipnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mentaati, tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menciptakan lapangan kerja, peningkatan ekonomi rakyat, mengoptimalkan PAD dengan tetap mengedepankan kearifan lokal,”terang GM GRM Edi C Lumawie.
Mengenai adannya rekomendasi untuk menghentikan sementara kegiatan operasional PT.GRM oleh DPRD Karimun,Edi menilainya hal wajar,sebab DPRD mempunyai wewenang untuk merekomendasi tapi tidak untuk membuat keputusan.
“Jadi kehadiran kami saat ini bukan untuk mengcounter,namun hanya ingin menunjukkan jati diri kami bahwasanya kami memiliki perizinan lho,”terang Edi sambil tersenyum.(syah)
