Liputankepri.com -Meranti- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti ‘kebakaran jenggot’ karena terbongkar dugaan praktek bisnis pemeriksaan Rapid Antigen dilingkungan Dinkes dengan memungut biaya sebesar Rp255 terhadap masyarakat umum bergejala yang akan pergi keluar Provinsi Riau.
Untuk melancarkan aksinya kadiskes diduga melakukan pembohongan publik dengan mengunakan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Rapid Test Antigen Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 (Sars-CoV-2) untuk BLUD RSUD Kepulauan Meranti, Dan hasil biaya yang dipungut dari praktek bisnis tersebut, ia mengaku digunakan untuk membayar hutang.
Parahnya lagi untuk mengelabui masyarakat ia juga mengaku kegiatan tersebut dilakukan berdasar Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Rapid Test Antigen yang diketahui sampai saat ini belum disahkan (masih dalam usulan).
Hal itu terbongkar,Rabu 05/05/2021 awak media ini menjumpai Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kepulauan Meranti Sudanri Jauzah, SH. menjelaskan untuk peraturan mengatur tentang harga standar covid-19 di Level daerah selain di RSUD Perbub nomor 87 tahun 2020 tidak ada yang lain, yang ada itu untuk level pusat.
“Kita belum pernah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Rapid Test Antigen,”kata Sudanri.
Lanjutnya, memang dulu beliau (kadiskes) pernah berkoordinasi untuk mengajukan melaksanakan itu dan mengajukan perubahan ketentuan mengenai tarif biaya, tapi kalau diistilah di bagian hukum ini ada mekanisme dan prosesnya, jika sudah selesai mekanisme dan verifikasi baru bisa dilaksanakan.
“Kita belum tau pola yang di pakai dan dalam waktu dekat ini kita akan lakukan pertemuan dan koordinasi untuk mengklarifikasi dengan yang bersangkutan,” tambahnya.
Diterangkannya,”Jika pola kita di BLUD RSUD jelas barang di kelola sendiri dan diambil sesuai dengan tarifnya dan dikembalikan ke BLUD itu sendiri. Untuk bentuk distribusinya kedaerah juga jelas ditentukan standar tarifnya dan dibayar dan dikumpul masuk kembali ke kas daerah lalu digunakan kembali melalui APBD,” ujarnya.
“Usulan boleh saja tapi bukan semua usulan yang masuk harus di akumodir semua dan ada mekanismenya juga harus ada verifikasi dan prosesnya panjang, pertama masuk usulan kebupati melalui sekda lalu di posisikan ke kabag hukum kemudian ditelaah dan disingkronkan dengan intansi terkait kemudian hasilnya baru disampaikan kembali kepada sekda dan difaraf oleh asisten dan disampaikan kepada bupati dan ditandatangani,”terangnya.
Sementara itu Kadiskes Meranti dr Misri Hasanto sampai saat ini belum bisa diminta keterangan, itu disebabkan nomor Wa dan telfon masih diblokir.(tm)
