Pengesahan APBDP Karimun Ditunda,Tunjangan Pegawai Ikut Tertunda

- Jurnalis

Sabtu, 1 Oktober 2016 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Ditundanya waktu pengesahan APBD Perubahan karena badan anggaran (Banggar) masih melakukan pembahasan. ”Artinya, kita tidak asal membahas saja apa yang diusulkan oleh esekutif. Melainkan, dilakukan pembahasan per satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga, kita benar-benar membehas secara detil setiap anggaran di setiap SKPD,”

 

Liputankepri.com,Karimun –  Pengesahan APBD Perubahan rencananya akan dilakukan Jumat (30/9), namun disebabkan masih banyaknya yang perlu dibahas, maka pengesahan APBD Perubahan melalui sidang paripurna harus ditunda. Akibatnya, pembayaran tunjangan kesejahtreraan untuk pegawai ikut tertunda.

”Penundaan pengesahan APBD Perubahan sesuai dengan koordinasi kita dengan legislatif disebabkan masih ada perubahan-perubahan terkait anggaran yang harus dilakukan pembahasan lagi. Sehingga, untuk awal Oktober memang pemerintah belum bisa membayar tunjangan kesejahteraan pegawai. Penundaan pengesahan ini tidak sampai memakan waktu berminggu-minggu. Insya Allah Senin (3/10) sudah bisa disahkan,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq seperti yang dilansir laman Batam Pos, Jumat (30/9).

Setelah pengesahan, lanjut Rafiq, maka akan langsung dibawa ke Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Sehingga, untuk pembayaran tunjangan kesejahtetraan pegawai bisa dilakukan paling lambat pertengahan Oktober. Pembayarannya akan dirapel sekaligus untuk bulan Oktober dan bulan September. Karena, pada bulan lalu memang tunjangan kesejahteraan belum bisa dibayarkan. Hanya saja, untuk tunjangan bulan ini dipotong 20 persen.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Azmi secara terpisah menyebutkan, ditundanya waktu pengesahan APBD Perubahan karena badan anggaran (Banggar) masih melakukan pembahasan. ”Artinya, kita tidak asal membahas saja apa yang diusulkan oleh esekutif. Melainkan, dilakukan pembahasan per satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga, kita benar-benar membehas secara detil setiap anggaran di setiap SKPD,” paparnya.

Sebagai contoh, lanjut Azmi, anggaran dari Dinas Pendidikan Nasional benar-benar dilihat setiap anggaran yang diperuntukkan bagi program peningkatan pendidikan di Karimun. Apalagi, saat ini masih ada dianggarakan biaya untuk pendidikan tingkat SLTA. Di satu sisi, pengelolaan untuk SLTA mulai Oktober sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Selain itu, pembahasan anggaran secara detil yang dialkukan Banggar untuk memastikan bahwa proghram yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat serta tepat guna.**

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Sambang Petang Bersama Ustaz Abdul Somad, Komitmen Jaga Kamtibmas
Satresnarkoba Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dua Kurir Diamankan
KKP Sidak Tambang Ilegal di Pulau Citlim Karimun, Ekosistem Terancam Punah
Pemkab Karimun Molor Hibahkan Dermaga serta Gudang ke Kejari Karimun
Satlantas Polres Karimun Gelar Strong Point Pagi di Titik Rawan Lalu Lintas
Layanan 110: Komitmen Polri Perkuat Pelayanan Publik
Dukung Program Pemerintah, Koperasi Merah Putih Desa Centai Akan Adakan Pelatihan UMKM Gratis Pada Masyarakat
DPN Lidik Krimsus RI Desak APH Berantas Praktik BBM Ilegal di Kawasan Meral

Berita Terkait

Minggu, 13 Juli 2025 - 10:29 WIB

Kapolri Sambang Petang Bersama Ustaz Abdul Somad, Komitmen Jaga Kamtibmas

Jumat, 20 Juni 2025 - 09:03 WIB

Satresnarkoba Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dua Kurir Diamankan

Kamis, 19 Juni 2025 - 10:15 WIB

KKP Sidak Tambang Ilegal di Pulau Citlim Karimun, Ekosistem Terancam Punah

Rabu, 18 Juni 2025 - 21:41 WIB

Pemkab Karimun Molor Hibahkan Dermaga serta Gudang ke Kejari Karimun

Senin, 16 Juni 2025 - 22:50 WIB

Satlantas Polres Karimun Gelar Strong Point Pagi di Titik Rawan Lalu Lintas

Berita Terbaru