Topan RI : Pembangunan Tali Bandar Gadang Mapun Tidak Sesuai Dengan Peruntukanya

- Jurnalis

Kamis, 9 November 2017 - 17:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Liputankepri.com,Sumbar– Sumatera Barat – Pembangunan Tali Bandar Gadang Pasar Mapun Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini diungkanpan oleh LSM Time Operasional Penyelamat Asset Negara Rapublik Indonesia (TOPAN RI) Amri Masta sesuai dengan isi surat pernyataan keberatan anggota Kelompok Tani Tunas Baru kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman atas pemindahan lokasi pembangunan, Rabu (08/11)

Amri Masta LSM TOPAN RI saat mempertanyakan Pembangunan Tali Bandar Gadang Pasar Mapun kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, Rabu (08/11)

Amri Masta menjelaskan bahwa menurut keterangan anggota kelompok Tani Tunas Baru, Pembangunan Tali Bandar yang dilaksanakan adalah hasil dari pengajuan proposal oleh kelompok tani tersebut. Dalam musyawarah dan proposal yang diajukan disepakati tempat pembangunan itu di Tali Bandar atas dengan pertimbangan supaya seluruh sawah dibagian bawah sama – sama bisa diairi.

Namun kata Amri Masta, Tempat pembangunan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana hasil musyawarah dan proposal yang diajukan sehingga anggota kelompok tersebut membuat surat pernyataan keberatan. Dalam surat itu anggota kelompok sebanyak 27 orang meminta kepada Dinas Pertanian supaya memindahkan pembangunan tersebut ke Tali Bandar Atas.

Kemudian mereka juga meminta kepada Pengawas, PPTK, KPA dan PA Dinas Pertanian menghentikan pembayaran pembangunan tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya, kata Amri Masta.

Dengan permasalah tersebut serta karena dalam surat penyataan oleh anggota kelompok Tani tembusannya kepada LSM, maka saya mempertanyakan langsung hal ini kepada Kadis Dinas Pertanian.

Kemudian saat Kepala Dinas Pertanian Pasaman Yosvarman dimintai tanggapan mengenai hal itu mengatakan, “kita bekerja sesuai dengan kontrak, apabila tidak sesuai dengan kontrak dan bila terjadi masalah, kita perbaiki. Namun, masalah teknis seperti pemindahan itu urusan adalah BPTK”, jelasnya, (DARLIN)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf Soal Usulan Gerbong KRL Khusus Perempuan
Pemerintah Tegaskan Kebijakan Propekerja Lewat Regulasi dan Program Ketenagakerjaan
Wujudkan Tempat Kerja Aman, Kemnaker Gencarkan Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3
Kolaborasi Polisi dan TNI Respon Laporan Warga soal PETI, 12 Rakit Dimusnahkan
Wamenaker: Tata Kelola Sehat dan SDM Kompeten Kunci Daya Saing BUMN
Perluas Perlindungan Pekerja, Menaker : Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen Berlaku bagi Peserta BPU
Sekda Sudandri Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Meranti, Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah
Wakil Bupati Muzamil Hadiri Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 22:59 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf Soal Usulan Gerbong KRL Khusus Perempuan

Rabu, 29 April 2026 - 18:45 WIB

Pemerintah Tegaskan Kebijakan Propekerja Lewat Regulasi dan Program Ketenagakerjaan

Rabu, 29 April 2026 - 11:46 WIB

Kolaborasi Polisi dan TNI Respon Laporan Warga soal PETI, 12 Rakit Dimusnahkan

Rabu, 29 April 2026 - 10:37 WIB

Wamenaker: Tata Kelola Sehat dan SDM Kompeten Kunci Daya Saing BUMN

Selasa, 28 April 2026 - 22:54 WIB

Perluas Perlindungan Pekerja, Menaker : Diskon Iuran JKK-JKM 50 Persen Berlaku bagi Peserta BPU

Berita Terbaru