Politisi PKS, Salmizi Minta Pemkab Lingga Tinjau Ulang Rencana Pemberhentian PTT dan THL

- Jurnalis

Minggu, 6 Juni 2021 - 07:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGGA – Politisi PKS Salmizi berharap Pemkab Lingga meninjau kembali rencana pemberhentian atau merumahkan PTT dan THL Pemkab Lingga.

“Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan. Walaupun utk melakukan rotasi, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan merupakan hak kepala daerah, namun ini juga perlu pertimbangan yang matang terhadap dampak sosial dimasyarakat kita,” kata Salmizi.

Dia mengatakan masa Pilkada telah usai, kita sudah sama-sama melewati pesta demokrasi dengan aman dan sukses serta menitipkan kabupaten ini kepada bupati terpilih agar dapat bekerja dengan baik. 

“Kepala daerah terpilih adalah kepala daerah kita semua, sah secara undang-undang. Bahkan sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah melakukan kritikan sedikitpun, berharap memberikan ruang kepada kepala daerah terpilih untuk melaksanakan visi misi dan program mereka,” kata Salmizi.

Baca Juga :  Sering Jadi Kontroversi, Netizen Perdebatkan Praktik Illegal Logging di Lingga

Menurutnya bupati perlu memberikan penjelasan yang transparan, jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri bahwa ini merupakan pembenaran adanya unsur politik, urusan dukung mendukung di Pilkada yang lalu.

“Ini tidak baik bagi roda pemerintahan kedepan dan juga menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di Kabupaten Lingga. Kalau kaitannya dengan anggaran, maka pemerintah daerah harus duduk bersama dengan DPRD dimana tugas mereka dalam urusan budgeting dan controling, agar dapat mencari solusi penganggarannya,” tambah Salmizi.

DPRD tidak boleh diam, harus terlibat

Baca Juga :  LMB Menilai, Pengelolaan Sektor Tambang di Lingga Amburadul

Menurutnya, Amanah UU 23 tahun 2014 harus dipahami, bahwa unsur pemenrintahan daerah itu adalah Kepala daerah dan DPRD. Artinya setiap kebijakan perlu sinergitas antara kepala daerah dan DPRD. Pastilah ada solusi, jangan biarkan isu ini berkembang semakin memanas, sekali lagi ini tidak baik bagi iklim demokrasi.

“PTT dan THL tersebut bukan cari kaya, cuma numpang makan, numpang hidup dengan APBD, apalagi dalam kondisi pandemi covid 19 saat ini yang serba sulit. Kasian anak istri mereka, cobalah gunakan hati nurani. Kebijakan yang baik, akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang baik pula,” tutup Salmizi.**

(Ari)

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pengurus Warga Agam Kabupaten Karimun 2023-2026 Dibubarkan, Bentuk Pengurus Baru
Solidaritas Nelayan Pesisir Teluk Paku Pertanyakan Legalitas Penimbunan Jetty PT KIC
Hari Nelayan Nasional, Polsek Kundur Bersama KSOP Salurkan Life Jacket kepada Nelayan
TNI AL Gagalkan Upaya Pencurian Batu Granit di Perairan Selat Gelam, Karimun
Ditjen Imigrasi Copot Kakanim Batam Buntut Kasus Pungli Wisatawan Asing di Pelabuhan
Satresnarkoba Polres Karimun Ungkap 14 Kasus serta Musnahkan 558,7 Gram Sabu
Ditjen Imigrasi Kepri Akui Oknum Pegawai Imigrasi Batam Terlibat Dalam Kasus Pemerasan WNA
Bea Cukai Batam Amankan 1,12 Juta Batang Rokok Ilegal di Pulau Panjang

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 09:32 WIB

Solidaritas Nelayan Pesisir Teluk Paku Pertanyakan Legalitas Penimbunan Jetty PT KIC

Senin, 13 April 2026 - 10:01 WIB

Hari Nelayan Nasional, Polsek Kundur Bersama KSOP Salurkan Life Jacket kepada Nelayan

Minggu, 5 April 2026 - 16:33 WIB

TNI AL Gagalkan Upaya Pencurian Batu Granit di Perairan Selat Gelam, Karimun

Kamis, 2 April 2026 - 09:45 WIB

Ditjen Imigrasi Copot Kakanim Batam Buntut Kasus Pungli Wisatawan Asing di Pelabuhan

Selasa, 31 Maret 2026 - 14:08 WIB

Satresnarkoba Polres Karimun Ungkap 14 Kasus serta Musnahkan 558,7 Gram Sabu

Berita Terbaru