Karimun – Sekretariat DPRD Karimun kembali mengalokasikan anggaran pengadaan fasilitas rumah dinas beserta perlengkapannya untuk pimpinan DPRD Karimun APBD tahun 2025 hampir mencapai 1 Miliar.
Di tengah desakan efisiensi anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan program perumahan layak huni, tunjangan dan fasilitas mewah untuk pimpinan DPRD yang berada di Canggai Putri dinilai melukai hati rakyat dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Karimun, Kiki, mengatakan, usulan penempatan rumah dinas DPRD itu murni dari pimpinan DPRD.
“Pengadaan fasilitas perlengkapan rumah dinas pimpinan DPRD merupakan kebutuhan, pimpinan mau menempatinya, jadi harus diadakan karna sudah tidak layak lagi” ujar Kiki kepada media ini melalui hp selulernya, Selasa (4/11/2025).
Ketika disinggung mengenai ke-tiga pimpinan DPRD sudah memiliki rumah pribadi di Tanjung Balai Karimun, Kiki dengan singkat menjawab ” Sesekali pimpinan akan tinggal disana (rumah dinas red).
Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan perlengkapan tiga unit rumah dinas pimpinan DPRD sekitar Rp256 juta lebih per unitnya dengan rincian:
- 1. Pengadaan dipan dan kasur 9 set untuk 3 rumah dinas.
2. Pengadaan kompor gass 4 set beserta tabung gas untuk 3 rumah dinas.
3. Pengadaan AC 6 set untuk 3 rumah dinas.
- 4. Pengadaan partisi ruang paripurna full.
5. Pengadaan CCTV 50 titik di kantor DPRD.
6. Pengadaan LED Vidio Tron dekat ruang Banmus dan Pansus.
“Anggarannya per unit sekitar Rp256 juta gitulah, karna ada pemangkasan yang sebelumnya mencapai Rp300 juta. Kemudian mengenai pengadaan yang di gedung itu anggaran tahun 2024” ujar Kiki mengakhiri.
Pernyataan bahwa sekretariat DPRD menganggarkan belanja rumah tangga pimpinan di tengah kondisi ekonomi yang sulit sering kali memicu kontroversi dan kritik publik.
“Saya menilai pimpinan DPRD lebih mendahulukan kenyamanan pribadi dan fasilitas mewah daripada fokus pada tugas dan fungsi utama mereka sebagai wakil rakyat serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Mantan ketua DPRD Karimun H. Muhammad Asyura kepada media ini.
Selain itu kata Asyura, anggaran fantastis yang dialokasikan untuk mobil dinas serta tunjangan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD tidak sebanding dengan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Anggota dewan harusnya lebih menunjukkan kinerja nyata dan fokus pada kepentingan publik, bukan pada tunjangan yang tidak proporsional,” jelas Asyura.
Penganggaran untuk fasilitas rumah dinas kerap menjadi polemik publik karena nilainya yang dianggap fantastis dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seringkali menemukan adanya realisasi belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak wajar, sehingga memicu audit dan investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang seperti KPK.
“Jikalau rumah dinas pimpinan DPRD itu sudah rampung disiapkan, terus siapa yang akan tinggal disana, hantu pun takut,” canda Asyura.
Secara terpisah, Setwan DPRD Karimun Edi Muar memberikan klarifikasi kepada redaksi terkait nilai pagu anggaran pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Karimun, Rabu (5/11).
“Sebenarnya nilai pagu anggaran pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD bukan Rp256 juta per unit tapi Rp251 juta lebih untuk tiga unit rumah dinas,” terang Edi Muar singkat.
Kontroversi sebelumnya, alokasi anggaran untuk fasilitas pimpinan DPRD, seperti pengadaan mobil dinas mewah dengan pagu Rp 2 miliar pada tahun 2025, sempat menjadi sorotan publik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi keuangan daerah.***
