Liputankepri.com,Batam – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menegaskan tidak ada muslihat politik anggaran dalam pembahasan APBD 2018. Meskipun menyonsong tahun politik 2019 mendatang. Lewat Sidang paripurna yang digelar DPRD Kepri, Kamis (30/11) APBD Kepri TA 2018 disahkan dengan kemampuan Rp 3,594 triliun
Tidak ada politik anggaran dalam penyusunan APBD 2018 ini. Semua berjalan dengan mekanisme yang ada. Apalagi pembahasan sudah menggunaan sistem e-Planning,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media usai sidang paripurna.
Menurut Gubernur, penyusunan dan pembahasan APBD TA 2018 berlangsung siang dan malam. Baik itu ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri. Maupun pada waktu pembahasan lintas komisi yang ada di DPRD Kepri.
Dikatakannya, pengesahan APBD 2018 lebih cepat dari target yang ditetapkan. “Pada awalnya kita menargetkan APBD Kepri TA 2018 rampung pada pertengahan Desember nanti. Tapi Alhamdulillah hari ini (kemarin,red) sudah tuntas,” paparnya.
Masih kata Gubernur, sambil menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia mengharapkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri untuk menyiapkan perangkat-perangkat pendukung untuk pelaksanaan APBD 2018.
“Kerja keras kita bersama setelah ini adalah menyegerakan proses pelelangan kegiatan. Sehingga penyerapan anggaran bisa di optimal. Karena APBD turut memberikan kontribusi bagi perputaran ekonomi masyarakat,” paparnya lagi.
Menurut Gubernur, dari total anggaran sebesar Rp 3.594 triliun tersebut, Banggar-TAPD telah sama-sama sepakat untuk mengalokasikan sebesar 26 persen anggaran untuk sektor pendidikan. Bahkan jika dihitung-hitung, mengingat banyaknya program pendidikan yang harus digesa dan perlunya memaksimalkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), maka untuk sektor pendidikan akan dimaksimalkan lagi penganggarannya di APBDP nantinya.
Setelah sektor pendidikan, prioritas lainnya adalah sektor kesehatan. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepri bersama DPRD Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10,5
persen.
Selain itu disepakati juga untuk anggaran program prioritas pembangunan dalam rangka mensukseskan nawacita nya Presiden, membiayai penataan pantai Gurindam Tanjungpinang dan beberapa program prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun sebelumnya.
“Kita akan optimalkan APBD 2018 ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur didaerah. Peruntukannya tentu sesuai dengan kemampuan yang ada,” jelas Mantan Bupati Karimun tersebut.
Sementara itu, Juru bicara badan anggaran (Banggar) Onward Siahaan mengatakan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai program prioritas yang telah disepakati.
Adapun isu strategis pada prioritas pembangunan provinsi Kepri nanti di terjemahkan dalam 12 isu strategis antara lain, penurunan kemiskinan, menanggulangi angka pengangguran yang cukup tinggi, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang belum optimal, meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang masih rendah sertamengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.
Selain itu, isu yang diangkat antara lain adalah mengatasi kesenjangan antar daerah yang cukup tinggi, mengembangkan wilayah perbatasan yang belum optimal, meningkatkan kapasitas fiscal, Mengembangkan kemaritiman dan pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, Meningkatkan konektivitas antar kabupaten kota,mengoptimalkan pengembangan kemaritiman dan pariwisata dan mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan yang cukup tinggi.
“Keduabelas isu strategis ini, disusun untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun Anggaran 2018 yang bertemaPengembangan ekonomi kemartiman berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran didukung infrastruktur yang berkualitas,” ujar Onward.
Adapun perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang telah disusun dan dibahas bersama DPRD antara lain belanja anggaran tidak langsung Rp1.541.500.483.956. Sedangkan belanja langsung diplot diangka Rp.2.053.271.258.664 sehingga total belanja daerah Provinsi Kepri Rp3.594.771.742.621
Untuk pendapatan, Pemprov memprediksi pendapatan sebesar Rp3.494.771.742.621,00. Pendapatan itu bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1.063.247.043.960 , Retribusi Daerah sebesar Rp73.405.000.000 dan Dividen penyertaan modal pada Bank Riau Kepri sebesar Rp83.930.000.000. Kekurangan pembiayaan akan ditutupi dari silpa tahun 2017, yang diprediksi sebesar Rp 100 miliar.
Pendapatan juga berasal dari Penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp2.264.839.698.660,00. Dana perimbangan itu didapat dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak sebesar Rp427.801.584.810 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.257.386.100.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp579.652.013.850.
Sedangkan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp 6,2 miliar sertaRp 5 miliar dan dari hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 1,2 miliar untuk operasional kantor bersama Samsat.
“Sehingga asumsi besaran pendapatan daerah yang telah disepakati dalam MoU tanggal 20 November 2017 yang lalu, sebesar Rp3.494.771.742.621,00,” papar Onward.
Terpisah, Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan (Balitbang) Kepri, Naharuddin mengatakan, ada beberapa komponen yang diperhatikan dalam penyusunan APBD Tahun 2018 ini. Karena penyusunan Rancangan APBD Kepri 2018 sudah menggunakan sistem e-Planing.
Diuraikannya, komponen tersebut adalah hasil Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2017. Kemudian adalah inisiatif Gubernur Kepri. Sedangkan yang ketiga adalah melihat usulan DPRD Kepri.
“Artinya usulan-usulan yang ada dilakukan selektif. Artinya, mana yang prioritas itu yang akan diutamakan. Dalam sistem e-Planning ini, semua rencana kegiatan disetiap bidang sudah tercatum. Bahkan juga sudah terintegritas dengan perangkat lunak yang bisa diakses secara publik,” papar Nahar.***
Source:Jpg
