Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memperjuangkan labuh jangkar dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi.
“Ada langkah-langkah produktif yang dilakukan Pemprov Kepri agar labuh jangkar tidak dikelola pusat,” kata Ansar, di Tanjungpinang, Kamis (23/9).
Menurut gubernur, langkah-langkah yang dilakukan agar labuh jangkar dikelola Pemprov Kepri salah satunya meminta fatwah dari Mahkamah Agung. Fatwah tersebut dibutuhkan sebagai alasan hukum dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.
“Kami akan bahas dengan dua provinsi lain, Sumatra Selatan dan Sulawesi Utara, kemungkinan akan mengajukan dan meminta masukan dari Mahkamah Agung,” kata Ansar.
Gubernur mengemukakan retribusi dari jasa labuh jangkar ditargetkan sebesar Rp200 miliar/tahun. Retribusi labuh jangkar itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang selama masa pandemi mengalami penurunan.
“Kami akan terus berjuang, tentu berlandaskan peraturan yang berlaku,” ucapnya.**
