Karimun, liputankepri.com – Belasan guru honorer SDN 001 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto
Surat terbuka yang dibacakan dihalaman sekolah SDN 001 tersebut, mereka para guru honorer meminta kepastian akan nasib mereka setelah perubahan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri (SDN) 001 seperti saat ini
Hal itu disampaikan mengingat adanya larangan tidak boleh lagi ada status guru honorer sehingga para guru honorer yang telah mengabdi dari 2 tahun bahkan ada yang sudah mencapai 20 tahun selama SD tersebut berstatus swasta, terpaksa harus menelan pil pahit dimana banyak yang dirumahkan dan ada yang tetap mengajar namun dihitung mulai 0 (nol) tahun
Sebagaimana diketahui bahwa SDN 001 tersebut telah berdiri sejak tahun 1974 yang ketika itu masih berstatus swasta dibiayai Yayasan Pendidikan Karimun Granit ( perusahaan tambang batu granit). Terhitung sejak tanggal 2 September 2024 terjadi perubahan dari status swasta menjadi SDN 001 Kel.Pasir Panjang, Kec.Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
Meskipun belasan para guru honorer tersebut telah mengabdi mencapai 20 tahun lamanya ketika status sekolah dasarnya berstatus swasta, namun pasca perubahan status menjadi sekolah negeri.
Dengan demikian, keseluruhan guru guru honorer tersebut terhitung menjadi 0 (nol) tahun. Bahkan lebih parahnya lagi mereka tidak masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sehingga tidak dapat mengikuti seleksi P3K karena tidak memenuhi syarat ( masa kerja 0 tahun pasca status sekolah negeri)
Melalui Surat Terbuka kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, kami mengadukan dan menggantungkan harapan agar kami yang telah mengabdi dari 2 sampai 20 tahun lamanya.
“Berharap kami dapat mengikuti P3K dan tetap dapat mengajar karena dirumahkan bukanlah suatu hal yang mudah kami hadapi setelah lama mengabdi dan itu bukan solusi,” pinta para guru honorer melalui seorang guru, Fitriawati pada Selasa 11 Februari 2025
Kendati demikian, sejak terbitnya kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer, berimbas kepada 22 guru berstatus honorer di SDN 001 yang mana mereka dirumahkan sejak Januari 2025, dan tidak menerima gaji lagi,
“Mau ikut test P3K, juga sudah tidak bisa karena masa kerja dihitung masih 0 (nol) atau dibawah 2 (dua) tahun. Oleh karenanya, kami meminta kebijakan kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memperoleh rasa keadilan dan membantu agar kami bisa ikut seleksi P3K,” pintanya
Setelah membacakan surat terbuka untuk Presiden RI, tampak mereka para guru honorer tersebut saling berangkul dan melepaskan rasa sedihnya dengan berlinangan air mata
Bahkan dari informasi yang dihimpun awak media ini, alumni SDN 001 yang berdiri sejak tahun 1974 silam, telah banyak menjadikan sosok sosok yang berhasil baik di swasta maupun di instansi pemerintah. Haruskah mereka para guru honorer yang telah melahirkan sosok -sosok laskar pelangi yang sukses, sementara mereka selaku tenaga pendidik mengalami hal yang memilukan ini akibat kebijakan pemerintah,
“Walaupun sejak Januari kami tidak menerima gaji lagi dan sudah dirumahkan, namun karena tanggungjawab, kami masih mengajar para murid di sekolah.
“Semoga surat terbuka dari kami para guru honorer ini dapat didengarkan Bapak Presiden RI pilihan rakyat dan terbuka hatinya untuk membantu akan kepastian nasib kami,” ujar Abrita guru honorer dengan mata berkaca-kaca
Surat terbuka kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto selanjutnya akan dikirimkan langsung untuk diperhatikan, diingat serta dipertimbangkan untuk suatu kebijakan bagi para guru honorer yang mencintai profesinya sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,”
(Hn)
