APBD.P 2016 Pemkab Karimun Mencapai Rp. 1.345 T

- Jurnalis

Rabu, 10 Agustus 2016 - 20:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Dalam pembahasan APBD-P nantinya, pihaknya tetap memprioritaskan kesehatan dan pendidikan. Artinya, anggaran kedua dinas tersebut tetap tidak banyak dipotong. Untuk APBD 2016 Karimun mencapai Rp 1.345 triliun lebih, namun terjadi defisit mencapai Rp183 miliar yang harus dirasionalisasi di APBD-P nantinya.

 

Liputankepri.com,Karimun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun, segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Karimun pada pertengahan Agustus ini. Setelah dilakukan rapat internal dengan anggota DPRD Karimun, dilanjutkan dengan pertemuan pihak Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Karimun.

“Pastilah, kita akan bahas APBD-P Karimun 2016. Tidak ada masalah, tidak ada ketua kan keputusan secara kelembagaan DPRD Karimun dilakukan secara koletif kolegial atau bersama-sama bukan orang per orangan. Jadi apabila Ketua DPRD Karimun berhalangan, masih ada dua wakil ketua yang akan mewakili secara kelembagaan,” jelas Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis, di kantor DPRD Karimun, Selasa (9/8).

Dalam pembahasan APBD-P nantinya, pihaknya tetap memprioritaskan kesehatan dan pendidikan. Artinya, anggaran kedua dinas tersebut tetap tidak banyak dipotong. Untuk APBD 2016 Karimun mencapai Rp 1.345 triliun lebih, namun terjadi defisit mencapai Rp183 miliar yang harus dirasionalisasi di APBD-P nantinya.

“Kita (DPRD-red), walaupun defisit tetap komitmen untuk menganggarkan kesehatan dan pendidikan. Sesuai dengan misi dan visi kepala daerah Karimun,” ucapnya.

Apabila dana transfer dari pemerintah pusat terjadi pemangkasan kembali, tidak berpengaruh terhadap dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Jadi, pemerintah daerah harus dapat mengenjot PAD dari sektor lainnya.

“Pokoknya, kita siasatilah defisit ini. Walaupun hingga saat ini, pengerjaan proyek belum ada yang jalan. Namun, harus bisa kita syukuri tidak ada pengurangan pegawai,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Karimun M Yusuf Sirat mengatakan, pada APBD 2016 hampir 65 persen anggaran tersebut terserap dalam belanja aparatur negara dan biaya rutin. Sedangkan, untuk biaya publik seperti proyek pembangunan tertunda. Kalaupun ada, pengerjaan proyek dengan menggunakan anggaran DAK atau dana pusat yang dikucurkan ke daerah.“Ke depan kita harus hitung pendapatan dulu. Baru merealisasikan, prioritas belanja publik,” katanya.**

Follow WhatsApp Channel www.liputankepri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satresnarkoba Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dua Kurir Diamankan
KKP Sidak Tambang Ilegal di Pulau Citlim Karimun, Ekosistem Terancam Punah
Pemkab Karimun Molor Hibahkan Dermaga serta Gudang ke Kejari Karimun
Satlantas Polres Karimun Gelar Strong Point Pagi di Titik Rawan Lalu Lintas
Layanan 110: Komitmen Polri Perkuat Pelayanan Publik
Dukung Program Pemerintah, Koperasi Merah Putih Desa Centai Akan Adakan Pelatihan UMKM Gratis Pada Masyarakat
DPN Lidik Krimsus RI Desak APH Berantas Praktik BBM Ilegal di Kawasan Meral
Anggaran Perjalanan Dinas 21 OPD Pemkab Karimun Tahun 2023 Jadi Temuan BPK

Berita Terkait

Jumat, 20 Juni 2025 - 09:03 WIB

Satresnarkoba Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dua Kurir Diamankan

Kamis, 19 Juni 2025 - 10:15 WIB

KKP Sidak Tambang Ilegal di Pulau Citlim Karimun, Ekosistem Terancam Punah

Rabu, 18 Juni 2025 - 21:41 WIB

Pemkab Karimun Molor Hibahkan Dermaga serta Gudang ke Kejari Karimun

Senin, 16 Juni 2025 - 22:50 WIB

Satlantas Polres Karimun Gelar Strong Point Pagi di Titik Rawan Lalu Lintas

Senin, 16 Juni 2025 - 22:45 WIB

Layanan 110: Komitmen Polri Perkuat Pelayanan Publik

Berita Terbaru

Advertorial

BP Batam Gesa Perbaikan Jaringan Pipa di Kawasan Hotel Vista

Senin, 7 Jul 2025 - 15:47 WIB