class="post-template-default single single-post postid-1164 single-format-standard wp-custom-logo elementor-default elementor-kit-37444">

banner 200x200

Home / Featured / Karimun

Selasa, 23 Agustus 2016 - 21:06 WIB

Aunur Rafiq;Pemkab Sudah Mengusulkan Perubahan SOTK

“Pemkab sudah mengusulkan perubahan SOTK, namun belum masuk ke Banleg karena masih menunggu tandatangan pimpinan bersama Bupati

 

Liputankepri.com,KarimunĀ  – Badan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, membahas perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang.

“Pemkab sudah mengusulkan perubahan SOTK, namun belum masuk ke Banleg karena masih menunggu tandatangan pimpinan bersama bupati,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Karimun Anwar Abubakar di Gedung DPRD Karimun, Senin.

Anwar Abubakar menjelaskan, perubahan Perda SOTK harus dilakukan karena harus disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat sebagai implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Menurut dia, salah satu poin perubahan itu antara lain adanya beberapa tugas dan wewenang satuan kerja perangkat daerah yang kewenangannya dialihkan kepada pemerintah provinsi, seperti pengelolaan SMA sederajat yang tidak lagi dikelola pemerintah kabupaten.

“Ada juga pembentukan SKPD baru, seperti Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang ranperda-nya sedang dibahas di tingkat panitia khusus (pansus). SKPD baru ini harus dituangkan dalam Perda SOTK,” kata anggota Komisi I DPRD Karimun ini.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, perubahan Perda SOTK akan berimplikasi terhadap penganggaran dalam APBD 2017 sehingga akan dibahas secara komprehensif di tingkat Banleg, sebelum dilanjutkan pembahasannya di tingkat pansus.

“Pemerintah daerah menyatakan sudah berkonsultasi ke Mendagri soal perubahan SOTK tersebut. Ketentuannya, perombakan SOTK baru bisa dilakukan enam bulan setelah kepala daerah hasil Pilkada 2015, dilantik,” tuturnya.

Perubahan SOTK, kata dia, juga akan berpengaruh pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dana perimbangan pada tahun mendatang.

“Awal bulan depan, perubahan SOTK diperkirakan sudah dibahas di tingkat Banleg,” katanya.

Secara terpisah, Bupat Karimun Aunur Rafiq mengatakan, perubahan SOTK bertujuan untuk efektivitas pelayanan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Aunur Rafiq mencontohkan pembentukan BPKAD yang diharapkan dapat bekerja lebih fokus dalam menggali sumber-sumber pendapatan serta pengelolaan aset dan keuangan daerah.

“Perubahan SOTK disejalankan dengan visi dan misi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD,” kata dia. (Ant)

Share :

Baca Juga

Karimun

Spesialis Pembobol Rumah Ditangkap Polisi

Karimun

KPU Gelar Sosialisasi Ranperda dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Karimun

Karimun

Bupati Karimun Shalat Idul Adha di Masjid Hijir Ismail Tanjungbatu

Ekonomi

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup Kalau Tamak

Batam

Industri Hulu Migas Perlu Dukungan Pemerintah

Ekonomi

Gubernur Kepri Cemas Jika Transfer Pusat Macet

Featured

Meningkatkan Setiap Tahun, Penduduk Karimun Capai 266 Ribu Jiwa

Karimun

Safari Ramadhan, Bupati Karimun Kunjungi Desa Ungar