Karimun – Kementerian Perhubungan menargetkan perbaikan Pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Karimun Kepulauan Riau ditarget rampung Tahun 2021.
Target perbaikan pelabuhan ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2/2020).
“Saya diperintahkan Pak Presiden Jokowi untuk membangun daerah perbatasan atau terluar. Dan Kabupaten Karimun ini merupakan daerah terluar yang sangat strategis dan berhadapan dengan negara lain,” kata Menhub di Tanjung Balai Karimun, Sabtu (1/2).
Sebagai daerah yang masuk dalam wilayah terluar, beberapa infrastruktur Karimun akan segera diperbaiki, khususnya Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko.
Tiba di Bandara Raja Haji Abdullah, Menhub yang didamping Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Dirjen Laut, Agus A Purnomo dan Staf Ahli Menhub Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan (Tel), M Pramintohadi Sukarno disambut beberapa pejabat Kemenhub maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Menhub pun langsung melakukan rapat koordinasi membahas beberapa rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
Menhub juga mengatakan Karimun ini mempunyai potensi yang sangat besar, baik dari industri maupun pariwisatanya.
Mantan Dirut AP II ini optimis penduduk Karimun akan meningkat dari 200 ribu menjadi 400 ribu.
“Apalagi jika Pelabuhan Malarko ini sudah bisa digunakan. Karena ini bisa menjadi Pelabuhan Samudera,” kata Budi Karya.
Budi Karya optimistis Tahun 2021 baik itu Bandara maupun Pelabuhan sudah bisa selesai. Dia berjanji jika keduanya rampung di Tahun 2021, maka akan mengusulkan diresmikan oleh Presiden Jokowi.
“Biaya yang kita butuhkan untuk Pelabuhan Malarko kurang lebih 200 miliar rupiah, nantinya sharing antara pemerintah pusat dan daerah dengan keterlibatan swasta,” tegasnya.
Agar perbaikan pelabuhan tersebut bisa rampung sesuai target, Menhub mendesak Pemerintah Daerah setempat, Bupati yang dibantu Kapolres, Dandim dan Forkompinda untuk menyelesaikan masalah tanah, agar pelabuhan dapat dibuat dalam bentuk kerjasama atau KSP.
Skemanya adalah nanti tanah diserahkan ke pemerintah, kemudian pemerintah pusat mengkerjasamakan dengan BUMD.
“Saya juga minta BUMD untuk kerjasama dengan beberapa swasta. Saya yakin ini akan besar sekali apalagi potensinya. Dan daerahnya bebas pajak,” ungkapnya.
Diketahui Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Karimun dan merupakan Wilker dari KSOP kelas 1 Tanjung Balai Karimun ini sudah dibuat dari Tahun 2008 sampai dengan 2013.
Lalu pembangunannya dihentikan oleh Inspektorat karena ada temuan yang tidak sesuai. Semangat membangun daerah terluar ini yang membuat pelabuhan itu akan kembali dibangun.
Beberapa rencana di Pelabuhan Malarko ini yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun dan Kawasan Ship To Ship.***
(ura)
