banner 200x200

Home / Batam / Featured

Minggu, 1 Januari 2017 - 09:20 WIB

Saat Ini Belum Ada Kebijakan Pemerintah Soal Bidang Maritim

Liputankepri.com,Batam –Keseriusan pemerintah mengembangkan potensi industri maritim di Batam, Kepulauan Riau dipertanyakan sejumlah pengusaha.

Sebab hingga saat ini belum ada kebijakan nyata dari pemerintah untuk menggenjot sektor tersebut. “Ada masalah di Batam. Selama ini saya belum lihat adanya kebijakan yang benar-benar ingin mengembangkan investasi maritim di Batam,” kata Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Daniel Burhanudin,seperti yang dilansir laman batampos Jumat (30/12).

Daniel mengambil contoh pengembangan pelabuhan alih kapal atau transhipment di Batam yang hanya sebatas wacana dan retorika. Padahal, seharusnya Batam menjadi pusat pelabuhan transhipment karena posisinya di jalur pelayaran paling sibuk di dunia, Selat Malaka Padahal, jika potensi ini digarap dengan serius, Batam bisa meraup pendapatan 10 miliar dolar AS per tahun.

“Pemerintah harus melakukan modernisasi pelabuhan dan regulasi,” katanya. Senada dengan Daniel, Sekretaris II Indonesian National Shipowners Association (Insa) Batam,

Osman Hasyim mengungkapkan saat ini pelabuhan di Batam sangat sepi dari aktivitas. Bahkan hanya untuk proses labuh tambat saja, pelabuhan Batuampar kalah populer dari Singapura.

Banyak kapal yang memindahkan aktivitasnya ke Johor atau ke Karimun. Karena regulasi yang tidak pasti dan tingkat kenyamanan yang berbeda,” ungkapnya.

Ia kemudian memperlihatkan website yang menunjukkan aktivitas kapal di dunia yakni di www.marinetraffic.com dan www.vesselfinder.com. Di sepanjang pantai Singapura, banyak kapal yang melakukan aktivitas, seperti melakukan labuh tambat, bongkar muat, dan lainnya.

Sedangkan di pelabuhan Batuampar Batam tidak terlihat aktivitas sama sekali. Pemegang regulasi dalam hal ini BP Batam diminta untuk berperan aktif. Lautan di Batam sangat luas dan mampu menampung lebih dari 1.000 kapal dengan syarat modernisasi pelabuhan dan regulasi yang memberikan kepastian dan insentif. Ia memberikan contoh ongkos labuh tambat untuk kapal adalah 0,11 dolar AS per Gross Register Ton (GRT) kapal.

Jika ada 200 kapal yang berlabuh memiliki total berat 100.000 GRT di Batam, maka pendapatan yang bisa diperoleh mencapai Rp 79,8 miliar per bulannya. “Namun itu yang tak bisa dicapai saat ini,” ungkapnya.

Saat ini, jumlah kapal yang berlabuh di Batam tidak lebih dari 30 unit. Osman mengatakan pemerintah harus segera berbenah jika ingin mengembalikan kejayaan Batam di dunia maritim seperti di era kepemimpinan B.J. Habibie. Selanjutnya, ia kemudian berbicara mengenai masalah tarif pelabuhan.

Sebelumnya, BP Batam telah menetapkan tarif pelabuhan setelah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak. Dan hal itu ditentang oleh sejumlah asosiasi pengusaha pelayaran di Batam. Mereka telah melayangkan surat ke pimpinan Dewan Kawasan (DK) Batam Darmin Nasution terkait hal ini.

”Kami hanya ingin agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai hal ini bahwa kami belum pernah diundang untuk berdiskusi oleh BP Batam hingga saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, industri pelayaran dan maritim di Batam sedang runtuh ditambah lagi perekonomian global yang semakin tidak menentu. ”Makanya kami meminta agar DK menggesa pertemuan kembali untuk membahas mengenai tarif pelabuhan dan hambatan yang selama ini mengganggu dunia pelayaran Batam,” tutupnya. (leo/lk)

Share :

Baca Juga

Batam

Hadiri Wisuda Sarjana UIB, Ini Pesan Walikota Rudi

Batam

Kurir Sabu Ditangkap Dir Res Narkoba Polda Kepri di Selat Beliah Karimun

Featured

Sri Mulyani: THR untuk PNS di jadwalkan hari ini cair

Featured

Isis Eksekusi 5 warga termasuk polisi

Featured

Suara Tembakan Tandai Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke-72 di Coastal Area

Featured

Polsek Lubuk Begalung Bekuk Gembong Kriminal

Batam

Muhammad Rudi Berikan Motivasi Mahasiswa Baru Universitas Riau Kepulauan

Featured

Polres Bintan Ajak Masyarakat Bersama-sama Menjaga Kamtibmas