Liputankepri.com,Batam – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kepri, Isman Rudy menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepri semester II 2016 kepada sejumlah pimpinan daerah di kabupaten/kota di Kepri, Jumat (16/12/2016).
Dalam laporannya, Isman mengatakan BPK telah melakukan tiga pemeriksaan di beberapa Pemda. Pertama, pemeriksaan terkait efektivitas perencanaan pembangunan daerah di Pemprov Kepri. Kedua, efektivitas BUMD milik Pemprov Kepri, Bintan dan Tanjungpinang. Ketiga, pemeriksaan kinerja Jamkesda dan JKN di Kabupaten Karimun.
Dari pemeriksaan itu, untuk efektivitas perencanaan dan pembangunan daerah, BPK menemukan belum sinkronnya RPJMD Kepri dengan RPJM Nasional dan RTRW-nya. Beberapa program prioritas juga tidak ditemukan. Sedangkan untuk pengendalian dan evaluasi kerja, tidak ada sanksi tegas jika kabupaten kota tidak menindaklanjuti evaluasi APBD-nya.
“Dari hasil evaluasi BUMD, ternyata masih banyak yang tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembinaan fungsi BUMD. Regulasi dan kebijakan pemda belum lengkap dan mutakhir, serta belum memenuhi unsur standar minimal,” kata Isman.
Soal audit Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda di Kabupaten Karimun, lanjutnya, BPK juga menemukan banyak permasalahan. BPK menilai fungsi monitoring pada puskesmas tidak berjalan memadai.
Selain itu, pada tahun ini BPK melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT), satu di antaranya di Pemko Batam.
Dari pemeriksaan itu, BPK menemukan terjadi kelebihan pembayaran atas penggunaan tenaga ahli. Itu untuk kegiatan jasa konsultasi pada tiga SKPD dan atas 16 paket pengerjaan. Beberapa diantaranya ditemui di RSUD dan Dinas Pendidikan.
“Dengan laporan ini, kami mendorong dan memotivasi agar dilakukan perbaikan. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini,” ujarnya.
Sementara itu, dalam penyampaiannya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, lewat audit BPK itu pihaknya terus melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keuangan.
“Kedepan kami juga sedang merencanakan untuk membuat e-planing dan e-budgeting, sehingga APBD di Kepri dapat lebih dipertanggungjawabkan,” kata Nurdin.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak. Dia mengatakan dalam pengelolaan keuangan di Kepri, Pemda memang membutuhkan bantuan dan bimbingan BPK. Terutama dalam merancang dan menggunakan APBD sesuai alokasinya.
“DPRD dan Pemprov tentunya akan mengikuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,” kata Jumaga.
Sumber tribun
