banner 200x200

Home / Batam / Featured

Sabtu, 17 Desember 2016 - 13:55 WIB

Usai Pemeriksaan,BPK Kepri Serahkan LHP ke Kabupaten Kota

Liputankepri.com,Batam – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kepri, Isman Rudy menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepri semester II 2016 kepada sejumlah pimpinan daerah di kabupaten/kota di Kepri, Jumat (16/12/2016).

Dalam laporannya, Isman mengatakan BPK telah melakukan tiga pemeriksaan di beberapa Pemda. Pertama, pemeriksaan terkait efektivitas perencanaan pembangunan daerah di Pemprov Kepri. Kedua, efektivitas BUMD milik Pemprov Kepri, Bintan dan Tanjungpinang. Ketiga, pemeriksaan kinerja Jamkesda dan JKN di Kabupaten Karimun.

Dari pemeriksaan itu, untuk efektivitas perencanaan dan pembangunan daerah, BPK menemukan belum sinkronnya RPJMD Kepri dengan RPJM Nasional dan RTRW-nya. Beberapa program prioritas juga tidak ditemukan. Sedangkan untuk pengendalian dan evaluasi kerja, tidak ada sanksi tegas jika kabupaten kota tidak menindaklanjuti evaluasi APBD-nya.

Baca Juga :  Segera Mendaftar, Pemko Batam Akan Gelar Gebyar UMKM 2023

“Dari hasil evaluasi BUMD, ternyata masih banyak yang tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembinaan fungsi BUMD. Regulasi dan kebijakan pemda belum lengkap dan mutakhir, serta belum memenuhi unsur standar minimal,” kata Isman.

Soal audit Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda di Kabupaten Karimun, lanjutnya, BPK juga menemukan banyak permasalahan. BPK menilai fungsi monitoring pada puskesmas tidak berjalan memadai.

Selain itu, pada tahun ini BPK melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT), satu di antaranya di Pemko Batam.

Dari pemeriksaan itu, BPK menemukan terjadi kelebihan pembayaran atas penggunaan tenaga ahli. Itu untuk kegiatan jasa konsultasi pada tiga SKPD dan atas 16 paket pengerjaan. Beberapa diantaranya ditemui di RSUD dan Dinas Pendidikan.

“Dengan laporan ini, kami mendorong dan memotivasi agar dilakukan perbaikan. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Dirpolairud Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal

Sementara itu, dalam penyampaiannya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, lewat audit BPK itu pihaknya terus melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keuangan.

“Kedepan kami juga sedang merencanakan untuk membuat e-planing dan e-budgeting, sehingga APBD di Kepri dapat lebih dipertanggungjawabkan,” kata Nurdin.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak. Dia mengatakan dalam pengelolaan keuangan di Kepri, Pemda memang membutuhkan bantuan dan bimbingan BPK. Terutama dalam merancang dan menggunakan APBD sesuai alokasinya.

“DPRD dan Pemprov tentunya akan mengikuti seluruh ¬†rekomendasi yang diberikan BPK,” kata Jumaga.

 

 

 

Sumber tribun

Share :

Baca Juga

Batam

Diduga Terlibat Perdagangan BBM Ilegal,Bakamla RI Amankan 2 Kapal Tugboat

Batam

Komisi VI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023

Featured

Polda Kepri amankan lima orang penjual ribuan telur penyu

Featured

Kapolresta Deliserdang Terima Penghargaan dari Ombudsman RI

Bintan

BKD Bintan:10 PNS Dipecat danTurun Pangkat

Featured

BUP Pasang Auto Gate di Pelabuhan Tanjung Makom Selat Beliah

Featured

Tahun Ini Pemkab Karimun Akan Bangun Pelabuhan Sungai Sikop Desa Tulang

Featured

20 Desa Di Kabupaten Karimun Terima Kucuran Dana Desa
%d blogger menyukai ini: