Sistem Perekrutan Tenaga Bosda Diduga Tidak Transparan
Labuan Bajo – Pemerhati Kebijakan Publik, Lorens Logam mensomasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT atas dugaan ketidaktransparanan perekrutan Tenaga BOSDA.
Hal itu disampaikan Lorens Logam kepada media ini via pesan Whatsapp, pada Selasa 7 Juni 2022.
Menurut Logam, di era kepemimpinan Bupati Edi Endi dan wakil Bupati Weng sudah berjalan dua tahun. Banyak program kerja yang sudah digadang-gadang dari awal. Salah satunya program BOSDA bagi guru-guru komite, tuturnya.
Lebih lanjut, program ini bentuk misi mensejahterakan guru-guru komite serta penguatan SDM,kata Logam. Tentu harapannya dengan gaji komite yang mendapat subsidi dari BOSDA mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan Guru.
Namun sampai saat ini program tersebut belum direalisasikan, adapun kendalanya karena masih tahap persiapan petunjuk teknis.
“Kalau ada main gelap – gelapan dan titip menitip, saya akan kerahkan kekuatan penuh untuk segel kantor dinas PKO”, tegas Logam.
“Masa sampai sekarang masih tahap proses persiapan juknis, sementara sistem anggaran kita terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022”.
“Nah anggaran untuk gaji pegawai dengan 850 orang dengan 800 ribu perbulannya parkir dimana? “.
Selain itu, logam menjelaskan bahwa ini program semenjak ditetapkan jadi calon Bupati, artinya dia sudah punya formula untuk menerapkannya termasuk juknis. Masa siapkan juknis makan waktu sampe 6 bulan?
“Saya menduga ini dalih mereka saja untuk menutupi ruang nepotisme dan diskriminasi terhadap masyarakat kecil. Kasihan pak Guru-guru komite yang latarbelakang dari keluarga miskin serta tidak punya akses di pemerintahan, mereka tidak punya ruang untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan”.
Saya dapat informasi ada jatah-jatahan disana. Siapa yang punya akses baik melalui birokrasi maupun melalui DPRD dijamin terima.
Kita mau benah sistem seperti ini, supaya ada perbaikan, ada transformasi dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang baik. Goalnya ialah saya mengharapkan pemerintah beri ruang bagi guru-guru komite untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Jangan ada tebang pilih!
Untuk menciptakan generasi yang berdaya saing maka produsennya juga kita harus perhatikan. Siapa produsennya, iya guru atau pembimbing di sekolahnya. Kita beri penghargaan yang tinggi kepada guru dengan perhatikan gajinya.
“Saya sudah kirim peringatan kepada Sekda, Dinas PKO dan BKD. Kalau perekrutan tidak transparan, kita las mati pagar kantor dinas PKO. Ini cara yang tepat menghadapi pemerintah ugal-ugalan,” pungkas Logam.
Pelaksana tugas(Plt) Dinas PKO Manggarai Barat, Hila Madin saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa sampai sekarang terkait dengan BOSDA belum ditetapkan dalam sebuah SK. Nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait proses perekrutan ini karena produk hukumnya belum ada.
“Nanti kita akan diskusikan ini dengan sekretaris dan BKD seperti apa kriterianya. Karena selama saya menjabat sebagai asisten saya belum pernah paraf SKnya. Sehingga saya belum bisa jelaskan bagaimana kriterianya”, tutupnya Hilla.**
